Kutim Keluhkan Lambatnya Sistem SIPD Kemendagri, Perlembat Realisasi Anggaran
Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyampaikan keluhan terkait lambannya kinerja Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Keluhan ini disampaikan karena lambannya sistem berdampak langsung pada terhambatnya pencairan dana di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan realisasi program pembangunan.
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Kabupaten Kutim, Insan Bowo Asmoro, mengungkapkan bahwa sejumlah OPD melaporkan kesulitan dalam mengakses dan menggunakan SIPD. “Sistemnya sering lambat, loading-nya lama, sehingga proses pencairan dana menjadi terhambat,” ujarnya.
Insan Bowo Asmoro menjelaskan bahwa lambannya sistem SIPD ini berdampak signifikan pada realisasi program dan kegiatan yang telah direncanakan. “Banyak program yang tertunda karena dana tidak dapat dicairkan tepat waktu,” tambahnya.
Menurutnya, permasalahan ini cukup kompleks karena SIPD merupakan aplikasi nasional yang dikelola langsung oleh Kemendagri. Hal ini menyulitkan Pemkab Kutim untuk menangani masalah tersebut secara mandiri.
“Jika aplikasi ini bersifat lokal, mungkin bisa segera kami perbaiki atau kami hubungi instansi teknis terkait di daerah, seperti Dinas Kominfo atau BPKAD. Namun, karena SIPD adalah sistem nasional, upaya perbaikan harus melibatkan Kemendagri,” jelasnya.
Untuk mengatasi kendala ini, Pemkab Kutim telah mengirimkan surat resmi kepada Kemendagri untuk meminta klarifikasi dan solusi. Mereka berharap Kemendagri dapat segera menanggapi keluhan ini dan melakukan perbaikan pada sistem SIPD agar proses pencairan dana dan pelaksanaan program pembangunan di Kutim dapat berjalan lancar. (Kiya/ADV)
