Fraksi PDI Perjuangan Dorong Raperda Ketertiban Umum Dirumuskan Secara Spesifik dan Jelas

Sangatta – Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Kutai Timur meminta sebelum merumuskan dan mengesahkan Peraturan Daerah (Perda), Pemerintah Daerah harus melakukan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat umum, organisasi masyarakat sipil, dan ahli HAM. Ini memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya mempertimbangkan katertiban, tetapi juga hak-hak individu.