Raih Kategori “Baik”, Pemkab Kutim Raih Anugerah Meritokrasi 2023
Yogyakarta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) berhasil meraih penghargaan bergengsi, yaitu Anugerah Meritokrasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tahun 2023. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Komite ASN (KASN), Agus Pramusinto, kepada Bupati Kutim, H. Ardiansyah Sulaiman, pada acara yang diadakan di Kraton Grand Ballroom Marriott Hotel, Yogyakarta, pada Kamis (7/12/2023).
Pada acara tersebut, Bupati Kutim dihadiri oleh Seskab Rizali Hadi, Kepala BKPSDM Misliansyah, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi BKPSDM Kutim, Mirza Wahyudi, serta Kabag Prokopim Setkab Basuki Isnawan.
Penilaian Anugerah Meritokrasi 2023 dilakukan terhadap 130 instansi pemerintah di seluruh Indonesia. Pemkab Kutim berhasil meraih nilai 263, yang dikategorikan sebagai “baik”.
Anugerah Meritokrasi diberikan kepada instansi pemerintah yang telah memenuhi 8 aspek penyempurnaan sistem merit, yaitu: perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan, dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, serta sistem informasi.
Sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berbasis pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan dengan adil dan tanpa diskriminasi.
Ketua KASN, Agus Pramusinto, menyatakan bahwa Anugerah Meritokrasi menunjukkan komitmen KASN dalam mengawal pengawasan penerapan sistem merit di tengah masa transisi. Terlebih setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang telah mengubah manajemen ASN secara substansial.
“Penting bagi kita untuk memastikan bahwa perubahan ini mendukung penguatan, bukan pelemahan sistem merit. Perubahan ini juga termasuk mengalihkan fungsi pengawasan sistem merit dari KASN ke instansi lain,” ungkap Agus sebelum membuka acara.
Meskipun demikian, KASN akan terus mendorong keberadaan fungsi pengawasan sistem merit yang efektif di masa depan untuk menjaga keberlanjutan meritokrasi.
Agus menambahkan bahwa perubahan lingkungan politik saat ini, seperti Pemilu serentak dan pergantian pemerintahan, juga akan berdampak pada penerapan sistem merit. Terutama terkait dengan aspek netralitas, kode etik, dan kode perilaku ASN. Oleh karena itu, para ASN perlu waspada terhadap peningkatan risiko pelanggaran netralitas ASN selama tahun politik dan mengambil langkah-langkah mitigasi yang tepat.
“Netralitas bukan sekadar kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga pemeliharaan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan. ASN harus menghindari politik praktis untuk mengeliminasi konflik kepentingan dan menjaga imparsialitas birokrasi,” tegas Agus. (kopi7/kopi3/KE)
