UU Omnibuslaw Kesehatan Bisa Jadi Solusi RS Muara Bengkal Yang Belum Beroperasi

Sangatta – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim) M Amin mengatakan, UU Omnibuslaw Kesehatan bisa menjadi solusi untuk mengatasi belum beroperasinya Rumah Sakit (RS) Muara Bengkal. Sebab, UU tersebut memungkinkan pemerintah untuk mendatangkan tenaga kesehatan dari luar negeri.

“Sekarang kan ada UU Kesehatan omnibuslaw, yang memungkinkan mendatangkan tenaga kesehatan dari luar negeri. Mungkin ini bisa mengatasi ketiadaan dokter di RS Muara Bengkal, termasuk di pedalaman lainnya, kalau memang tidak ada dokter yang mau ke sana,” kata Amin, menanggapi belum operasionalnya RS Muara Bengkal.

Amin mengatakan, prihatin dengan belum beroperasinya RS Muara Bengkal dengan alasan belum ada dokter. Padahal, RS Muara Bengkal itu sangat dibutuhkan masyarakat. Sebab, selain masyarakat Muara Bengkal, RS ini juga diharapkan melayani masyarakat di kecamatan sekitarnya seperti Muara Ancalong, Batu Ampar, Busang, Long Mesangat.

“Masyarakat di sana sangat banyak yang menunggu beroperasinya RS Muara Bengkal. Jadi sangat disayangkan kalau belum beroperasi. Karena itu, kalau memang memungkinkan mendatangkan dokter seperti dalam UU Omnibuslaw, manfaatkan saja itu,” Terangnya

Amin juga meminta agar pemerintah mengantisipasi ke depannya dengan memanfaatkan tenaga kerja lokal. Caranya, pemerintah bisa membiayai mereka untuk kuliah di bidang kedokteran, setelah itu kembali ke Muara Bengkal untuk mengabdi.

“Anggaran untuk kesehatan kan 10 persen dari APBD Kutim. Ini cukup besar, disisikan sebagian untuk membiayai anak-anak kita yang memang mampu secara akademik melanjutkan pendidikannya di bidang kedokteran,” Pungkasnya (*/KE)

Berita Terbaru