Koalisi Masyarakat Sipil Kutim Adakan Aksi Demonstrasi di Perayaan HUT Kutim ke-24

Sangatta – Beberapa organisasi di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengajak aksi demonstrasi dengan sejumlah tuntutan pada peringatan HUT Kutim yang ke-24.

HUT Kutim yang dirayakan setiap tanggal 12 Oktober kini menjadi semarak. Pasalnya, di tengah-tengah upacara HUT Kutim di halaman Kantor Bupati Kutai Timur, beberapa organisasi justru mengadakan aksi demonstrasi.

Organisasi yang terlibat di antaranya Fraksi Rakyat Kutim, GMNI, PMII, HMI, BEM STAIS, BEM STIE, dan BEM STIPER. Semua organisasi tersebut merupakan anggota Koalisi Masyarakat Sipil Kutim Memanggil yang banyak diisi oleh para pemuda dan mahasiswa di Kutai Timur.

“Ada 2 isu nasional dan 10 isu lokal yang menjadi tuntutan,” jelas korlap Aksi Koalisi Masyarakat Sipil Kutim Memanggil, Zambohari, pada Kamis (12/10/2023).

Aksi demonstrasi diadakan di Simpang 3 Jalan A.W Syahranie yang dulunya Jalan Pendidikan, dan akan berlanjut ke Kantor Bupati Kutai Timur.

Berikut ini tuntutan Koalisi Masyarakat Sipil Kutim Memanggil:

Isu Nasional:

Menolak pergeseran/perpindahan/relokasi/penggusuran/pengosongan Pulau Rempang dan Galang

Mendorong Kapolri untuk mencopot Kapolda Kalteng dan Kapolres Seruyan yang bertanggung jawab atas penembakan di Desa Bengkal

Isu Lokal:

Mendesak ASKB (Ardiansyah Sulaiman – Kasmidi Bulang) agar segera merealisasikan janji kampanyenya

Segera mengakui masyarakat hukum adat di Kabupaten Kutai Timur

Mendesak Pemkab Kutai Timur untuk menghentikan dan merelokasi TPST

Menuntut pemerintah mewujudkan keadilan pendidikan di perguruan Kutai Timur

Menghentikan seluruh proses revisi RTRW Kutim yang melibatkan publik

Tindakan tegas terhadap perusahaan yang merusak lingkungan

Segera penuhi hak korban banjir Sangatta

Menghentikan pemborosan anggaran ALBD di Pemkab Kutai Timur demi kemaslahatan masyarakat

Menyusun kembali tata kelola kebijakan publik yang partisipatif, terbuka, dan bertanggung jawab

Mendesak Pemkab Kutai Timur segera melakukan reformasi birokrasi untuk efektivitas pelayanan publik