Dugaan Kasus Korupsi Solar Cell Disdik Kutim Masuki Tahap PKKN
Sangatta – Jaksa Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengaku jika dugaan kasus korupsi pengadaan solar cell di Dinas Pendidikan Kutim Tahun anggaran 2020 lalu senilai Rp 24 miliar. Kini tengah memasuki tahap Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN).
Pasalnya, saat ini, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dikabarkan tengah menghitung kerugian keuangan Negara dalam kasus ini, untuk memastikan berapa kerugian sebenarnya.
“Saat ini pihak BPKP sudah turun langsung ke lokasi, sudah melakukan cek lapangan, dan juga sudah dilakukan klarifikasi kepada pihak-pihaknya yang terkait,” Kata Kejari Kutim Romlan Robin, melalui Kasi Pidsus Kejari Kutim Michael A F Tambunan saat ditemui di Ruang kerjanya, Senin (7/8/2023)
Diakui dalam kasus ini, pihaknya telah memeriksa seluruh saksi. Sehingga praktis yang tertinggal hanya hasil hitungan kerugian Negara. Karena itu pihaknya berharap hasil perhitungan kerugian keuangan Negara tersebut bisa segera dikeluarkan.
“Ini sudah masuk ke tahap PKN, muda-mudahan hasilnya bisa segera keluar, sehingga kita bisa melakukan penetapan tersangka, tentunya setelah ada alat-alat bukti yang sudah kita yakini kuat.” Tuturnya
Seperti diberitakan sebelumnya, Kejari Kutim sedang melakukan penyidikan pengadaan solar cell di Dinas Pendidikan Kutim tahun anggaran 2020. Dimana kasus ini secara keseluruhan, pagu anggarannya Rp 80 miliar, sementara khusus pengadaan solar cell adalah Rp 24 miliar, sisanya untuk pengadaan tempat sampah, tas dan lainya .
Berdasarkan hitungan awal, khusus pengadaan solar cell, penyidik menduga kerugian Negara sekitar Rp19 miliar. Meskipun begitu, untuk memastikan kerugian sebenarnya, pihaknya menggandeng BPKP untuk menghitung kerugian negaranya. Selain itu, dari hasil audit itu nantinya akan diketahui siapa saja yang akan dimintai pertangungjawaban, berdasarkan peran mereka masing-masing. (*/KE)
