DPRD dan SKPD Diminta Percepat Pengesahan APBD Perubahan 2023

Sangatta – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2023 Kabupaten Kutai Timur, diproyeksikan mencapai sekira Rp 9,07 triliun atau mendapat penambahan sebesar 65,18 % dari angka proyeksi sebelumnya yang sebesar Rp 5,9 Triliun.

“Di APBD Perubahan ini kita banyak mendapatkan anggaran dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dari perhitungan yang lalu serta tambahan pemasukan, seperti kita ketahui masuk sawit dan pajak Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang besar dan ini mempengaruhi,” Kata Bupati Kutim Ardiansyah kepada sejumlah awak media usai mengikuti Rapat Paripurna ke 21, tentang penyampaian nota pengantar pemerintah mengenai rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS, Tahun Anggaran 2023.

Selain itu, menurut Bupati Kutim juga terdapat penambahan anggaran dari Pembiayaan forest carbon partnership facility- Carbon fund (FCPF-CF). “Tapi yang tidak kalah penting anggaran ini harus dibelanjakan, dan begitu di hitung BPK kita memiliki silpa Rp 1,5 Triliun, sementara persiapan untuk pembelanjaan itu ada angka Rp 9,07 Triliun, dengan pendapatan 7,41 Triliun, sehingga terdapat selisih defisit. Nah yang defisit inilah yang diambil dari pembiayaan penerimaan dan silpa dan sebagainya sehingga ketemu angka Rp 9,07 Triliun,” terangnya

Dengan besarnya APBD Kutim ini, dirinya meminta kepada DPRD dan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mempercepat pembahasan APBD Perubahan ini, jika perlu bisa diselesaikan di Bulan Agustus 2023 ini.

“Paling tidak diakhir bulan agustus sudah bisa penetapan APBD perubahan 2023. Tadi saya sudah meminta kepada Ketua DPRD Kutim, untuk lebih memaksimalkan memanggil SKPD terkait agar pembahasan APBD perubahan ini bisa dilakukan secara simultan. Jangan sampai ada yang meninggalkan tempat, karena asumsinya kita 4 bulan ini harus berjalan dengan baik, kalau 3 bulan kita khawatrikan nanti ada pengaruh factor alam dan sebagainya sehingga bisa menjadi hambatan lagi,” Tuturnya

Namun meski begitu, menurut Ardiansyah Sulaiman pihaknya tetap optimis bisa melaksanakan pembangunan dengan baik, pasalnya anggarannya telah masuk di Kas Daerah. “Uang sudah ada tinggal mau diapakan lagi, masa kita mau menolak uang masuk, kan sayang. Kata kuncinya kita harus sanggup menyelesaikan pembangunan dengan baik,” Tutupnya (*/KE)