Pemkab Kutim Mengaku Konsiten Dengan RPJMD

Sangatta – Pemerintah Kutai Timur (Kutim) menyatakan konsisten dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pernyatan itu disampaikan Sekertaris Kabupaten Rizali Hadi dalam dalam Rapat Paripurna ke 12, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur tentang tanggapan Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi- Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (APBD) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2022

“Pemerintah mengucapkan terima kasi terhadap pemandangan umum Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya atas apresiasi dan penghargaan yang diberikan  dalam hal pengelolaan belanja daerah,” katanya Rizali Hadi saat menanggapi pandangan Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya,

Dikatakannya, pemerintah daerah akan berupaya untuk konsisten dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan akan menentukan skala prioritas pada program yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

“Pemerintah akan berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah dengan menggali potensi ekonomi secara kreatif dan inovatif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat,” terangnya

Sebelumnya, dalam pandangan umum fraksi Gerinda yang dibacakan Yan, pada Kamis (16/6) dalam Sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kutim Joni serta dihadiri Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang,  meminta agar pemerintah mengoptimalkan potensi ekoniomi yang ada secara efektif dan efisien yang berdasarkan kultur budaya lokal, serta berpihak pada kesejahteran masyarakat.

“Berkenaan belanja daerah, Fraksi Gerinda berharap ke depan pemerintah Kutim konsistem dengan RPJMD dan memprioritaskan pada program yang prioritas dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” Kata Yan

Selain itu, fraksi ini juga mengapresiasi atas hasil audit keuangan pemerintah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecialian (WTP), dari Badan Pemriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan keuangan daerah tahun 2022. Semoga ini menjadi semangat dan motivasi pemkab dalam pengelolaan keuangan tahun berikutnya. (*/KE)