Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) pada Senin (17/4/2023) kembali mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Sosialisasi RUU tentang Kesehatan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual (Zoom) Dinas komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.
Rakor Pengendalian Inflasi yang digelar rutin ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Gedung Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, dan diikuti secara daring maupun luring oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, TNI, Polri, dan stakeholders terkait.
Tampak hadir langsung dalam rapat koordinasi kali ini, yakni Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, Kapolres Kutim AKBP Ronni Bonic, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setkab Kutim Zubair , Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan peternakan Kutim Dyah Ratnaningrum, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Zaini dan Kepala Dinas Pehubungan Joko Suripto.
Dalam kesempatan itu, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan, perkembangan inflasi secara global diberbagai negara, Inflasi Indonesia berdasarkan trading economic sebesar 4,97 persen, peringkat ke-46 dari 186 negara di dunia (diurutkan dari angka inflasi terendah hingga tertinggi).
“Inflasi Indonesia berada diurutan 46 dari bawah dari 186 negara termasuk inflasi rendah dan terkendali sedangkan di ASEAN berada di peringkat 6 dari 11 negara ASEAN,” kata Mendagri.
Tito mengungkapkan inflasi terjadi diantaranya karena perang, ketegangan politik, konflik internal, kekeringan atau kemarau panjang dan ketidakmampuan menjaga supply dan demand barang dan makanan.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Pudji Ismartini menjelaskan inflasi menurut kelompok. Pada Ramadan dan Idul Fitri tahun 2022 memberikan andil besar yaitu bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau serta transportasi.
“Komoditas bahan makanan yang mengalami potensi inflasi di berbagai kabupaten/kota diantaranya beras, telur ayam ras dan minyak goreng, pada minggu kedua April 2023,” jelasnya.
Pudji meminta kepada semua kepala daerah untuk melaksanakan forum konsultasi publik tentang Registrasi Sosial Ekonomi untuk mendapatkan data yang akurat mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Usai mengikuti Rakor, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengatakan, Bupati Ardiansyah Sulaiman mengatakan kegiatan rutin ini selalu digelar setiap pekan oleh Bapak Mendagri RI Tito Karnavian, untuk memonitoring dan evaluasi di setiap daerah-daerah dalam hal mengendalikan inflasi atau lainnya. Dalam rapat juga ditampilkan video terkait krisis akibat inflasi di beberapa negara.
“Cukup mengerikan, di antaranya ada negara yang inflasinya mencapai 100 persen. Seperti Argentina, Turki inflasi sampai 50 persen,” terangnya.
Tentu, hal itu wajib menjadi perhatian. Bahkan di beberapa negara ada pula krisis pangan. Mulai Lebanon, United Kingdom dan Selandia Baru hampir mengalami. Namun, berbeda untuk Indonesia masih mampu mengendalikannya.
“Kita selalu memperhatikan (persoalan inflasi) ini, kami pun mengikuti instruksi Presiden RI untuk melakukan sesuatu di lapangan. Dengan memberikan ruang bagi UMKM dan kepada siapa saja yang memiliki produk-produk yang memang dibutuhkan pasar lokal,” urainya.
Kegiatan tersebut juga dilakukan sampai di seluruh kecamatan di Kutim di antaranya Bazar UMKM selama Ramadan pun salah satu upaya pengendalian inflasi. Sementara, untuk ketahanan pangan di Kutim, komoditi pangan sampai saat ini masih tercukupi dan terkendali.
“Terkendali itu karena diproduksi oleh petani kita sendiri seperti beras, cabai, bawang merah yang mulai meningkat. Itulah salah satu faktor kita bisa aman,” tuturnya. (*/KE/ADV)
