Sangatta – Untuk memonitoring dan mengevaluasi pencapaian target setiap kegiatan di Perangkat Daerah (PD), Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) pada senin (20/3/2023) menggelar Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (Radalok) 2023 Triwulan I.
Kegiatan radalok ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Kabupaten Kutai Timur Rizali Hadi dan Asisten Asisten Ekonomi Pembangunan Zubair serta Kabag Administrasi dan Pembangunan Sekkab Kutim Insan Bowo Asmoro.
Usai memaparkan data realisasi anggaran tiap Perangkat Daerah (PD) di tahun 2022 lalu, Kabag Administrasi dan Pembangunan Sekkab Kutim Insan Bowo Asmoro mengatakan jika kegiatan Radalok ini untuk memonitoring dan mengevaluasi pencapaian target setiap kegiatan di Perangkat Daerah yang dilaksanakan ini minimal 3 kali dalam satu Tahun.
“Diradalok triwulan ke 1 ini, kita hanya mengevaluasi kelengkapan administrasi setiap kegiatan harapannya di triwulan II dan III nanti, sudah bisa termonitor progress fisik dan keuangan tiap Perangkat Daerah dalam merealisasikan kegiatannya,” Kata Insan Bowo Asmoro kepada media ini, Senin (20/3/2023)
Karena itu, pihaknya berharap di tahun 2023 ini, anggaran yang tidak terealisasi tidak sama ditahun 2022 lalu. “Makanya ditriwulan I ini kami kejar utamakan kelengkapan administrasi dulu. Bagimana caranya agar masalah administrasi itu bisa diselesaikan, sehingga pelaksanaan kegiatan bisa segera dilaksanakan. Namun tahun ini ada terkendalan perombakan Perangkat Daerah, sehingga administrasinya tidak terealisasi dengan cepat. Ada 13 Perangkat Daerah yang di gabungkan jadi itu yang jadi kendala. Karena itu kita melakukan redalok ini untuk melihat apa saja kendalanya,” Jelasnya
Lebih lanjut, terkait 5 Perangkat Daerah yang realisasi anggarannya rendah Insan Bowo Asmoro menjelaskan jika hal itu diakibatkan karena ke 5 PD tersebut kebanyakan melakukan kegiatan fisik yang berkaitan dengan waktu.
“Memang yang sampaikan Sekkab tadi, di APBD Perubahan 2022 kita semacam dapat uang yang jumlahnya cukup besar yang tidak diprediksi sebelumnya sehingga mau tidak mau kegiatan tersebut kita alokasikan. Tetapi karena waktu dilapangan banyak yang mempengaruhi secara fisik. Selain factor cuaca juga kesiapan pihak ketiga dalam penyedian material dan ternyata kita tidak siap di waktu yang sangat singkat ini,” Bebernya
Selanjutnya Bowo menyebut untuk Perangkat Daerah yang realisasi anggarannya sangat rendah, otomatis anggaran tersebut akan menjadi Silpa, yang akan digunakan kembali di APBD perubahan 2023 ini.
“Anggarannya belum tentu kembali ke Perangkat Daerah terkait. Kita akan lihat anggaran priortasnya, disusun ulang dan diusulkan kembali serta dibahas kembali dengan TAPD, apakah memang layak dilaksanakan kembali atau tidak. Kecuali yang sifatnya anggaran terarah, kalau memang itu dianggarkan kembali maka akan dilakukan.” Tutupnya