oleh

Camat Dorong Revisi RTRW di Percepat, Poniso Akui Revisi RTRW Sudah Berproses

Sangatta – Sejak Tahun 2021 lalu, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) telah melakukan rencana revisi Terhadap Perda No 1 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Timur 2015-2035, guna menyelaraskan dinamika pembangunan yang ada terhadap perencanaan wilayah.

Bahkan dalam rencana revisi RTRW tersebut, Pemkab Kutim juga sudah melibatkan berbagai pihak untuk mempercepat penyelesaian rencana revisi RTRW. Namun hingga kini revisi tersebut di kabarkan masih terus berproses.

Hal tersebut dibenarkan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Poniso Suryo Renggono, pada Kamis (15/9/2022) usai membuka secara resmi Rapat Integrasi Penataan Aset dan Akses. Poniso mengatakan jika rivisi RTRW Kutim masih proses di Bappeda Kutim.

“Tentunya, revisi tersebut juga di sesuai dengan RTRW Provinsi Kaltim. Seperti yang tidak singkron dengan Provinsi sebelumnya harus di singkronkan,” Kata Poniso kepada sejumlah awak media

Seperti yang di beritakan sebelumnya, Pemerintah Kecamatan Batu Ampar, berharap agar proses perubahan Penataan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Timur segera di realiasikan.

Pasalnya menurut Camat Batu Ampar Syuriansyah pemerataan pembangunan yang selama ini di harapkan akan semakin sulit tercapai, jika proses revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kutai Timur belum di selesaikan.

“Seperti di Kecamatan Batu Ampar itu, seluas kurang lebih 50 ribu hektar, 25 persen diataranya itu Areal Penggunaan Lain (APL) sisanya 75 itu kawasan Hutan,” Kata Camat Batu Ampar Syuriansyah saat berlangsungnya coffee morning di Ruang Meranti beberapa waktu yang lalu.

Bahkan menurutnya, hingga saat ini masih satu Desa di Kecamatan Batu Ampar, wilayahnya seratus persen masih berstatus Kawasan Hutan.  “Walaupun Dinas Transmigrasi mengatakan disitu ada sertifikat , Sertifikat ada yang dipegang masyarakat dan ada yang di BPN, cuman posisinya masih kuning,”

Dijelaskannya, selagi wilayah itu statusnya masih masuk kedalam kawasan hutan, maka segala bentuk interfensi pembangunan yang dilakukan Pemerintah tidak akan bisa dilakukan. Karena masih dalam kawasan hutan.

“Salah satu contoh terbaru, yang paling dikeluhkan masyarakat adalah jaringan Telekomunikasi. Kita dapat jatah pembangunan tower dan disepakati di bangun di Desa Himba Lestari, Namun tidak bisa dilakukan pembangunan tower karena masih berstatus kawasan hutan,” Bebernya

Karena itu, pihaknya berharap proses perubahan tata ruang wilayah Kabupaten Kutai Timur segera di realisasikan agar pembangunan secara merata yang selama ini diharapkan bisa segera di lakukan Pemerintah.

“Kalau tidak dilakukan maka pemerataan pembangunan sulit untuk di wujudkan. Jika kita menuju ke Rantau Pulung, setelah Rantau Pulung ketemu Batu Ampar ada Desa Himba Lestari, yang kiri kanannya ada perkebunan nanas, tidak ada interfensi yang bisa dilakukan disitu. Program Pemerintah tidak bisa masuk karena persyaratannya harus berada di APL, Mau bangun Gang pakai APBD tidak bisa, satu-satunya jalan minta bantuan perusahaan aja lagi,” Bebernya

Berita Terbaru