Revisi Perda Struktur Pemerintahan Daerah Terganjal Tipologi Kecamatan
Sangatta. Revisi Peraturan Daerah (Perda) No 10 tahun 2016, tentang struktur pemerintahan daerah, terganjal Tipologi dua kecamatan, yakni Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta selatan.
Menurut Anggota DPRD Kutim Basti Sanggalangi, DPRD tidak setuju dengan revisi perda tersebut, dalam hal penurunan tipologi dua kecamatan, dari tipologi A ke tipologi B, karena akan merugikan banyak pihak, serta tidak masuk akal karena Kecamatan ini masuk ibukota Kutai Timur, dengan jumlah penduduk sepertiga jumlah penduduk Kutim, namun dianggap masuk tipologi B.
“jadi ganjalan revisi Perda tersebut hanya pada tipologi dua kecamatan itu, yang akan diturunkan. Jelas kami tidak mau, karena kecamatan ini ibu kota, jumlah penduduk terbanyak, tapi malah mau dijadikan tipologi B. Apalagi, jika nanti turun tipologinya, maka penjabat sekertaris camat, malahan hanya eselon IV A, sementara sekarang ini sudah eselon III B. Jadi ndak masuk akal, hanya karena variabel jumlah desa, lalu diturunkan tipologinya. Sementara, saat ini juga sedang dilakukan pemekaran, karena itu, kami minta tetap dipertahankan,” Jelas Basti.
Diakui, masalah ini telah dikonsultasikan ke Biro Hukum Pemrov dan Biro Pemerintahan, namun juga tidak berani. Karena itu pihaknya diminta konsultasi ke Kemendagri, untuk memastikan keputusnnya seperti apa.
“tapi bagi kami, tidak mungkin hanya dua kecamatan yang tipologi B, sementara lainnya semua tipologi A. Tidak bisa hanya patokan pada variabel jumlah desa harus enam, padahal masih ada variabel lain, yang memenuhi syarat, termasuk jumlah penduduk yang sudah sangat besar, tapi tidak dipertimbangkan,” katanya.
Karena masalah ini, maka Basti mengatakan, jika tidak ada penyelesaian, maka bisa Perda ini akan terkendala. Sehingga pelantikan pejabat, juga bisa terganjal, padahal, banyak jabatan yang kosong.
Selain perubahan dua kecamatan itu, Perda ini juga ternyata memuat perubahan berupa penggabungan dinas atau perangkat daerah. Seperti Dinas kebudayaan digabung ke Dinas Pendidikan, Sekretariat Kotri Gabung ke BKPP, sementara Dinas tata ruang gabung ke PU. Di Dinas Pendidikan, Pemadam kebakaran dan PU, juga tambah bidang, untuk dinas yang bergabung.
“Ini semua sudah disetujui, yang tersisa masalah penurunan tipologi Dua kecamatan. Kalau ini selesai, bisa langsung paripurna pengesahan,” katanya.
