Dari 4 Tersangka Yang di Tetapkan Kejari Kutim, Ternyata PAS Punya Anggaran Besar di DPMPTSP
Sangatta – Jaksa Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) telah menetapkan Empat orang sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan solar cell home syestem di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kutim Tahun 2020 lalu.
Para tersangka tersebut yakni HSS yang merupakan ASN di DPM-PTSP selaku Pejabat Komitmen, ABD merupakan ASN DPM-PTSP selaku Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan, PAS selaku ASN di Bapenda selaku pemilik anggaran dan paket pekerjaan sebanyak 380 kegiatan dan MZW selaku Direktur PT Bintang Bersaudara Energi atau rekanan penyedia. Dengan total kerugian Negara sebesar Rp 53,6 Miliar dari total pagu anggaran sebesar Rp. 90 Milyar.
Pengumuman ke empat tersangka tersebut, disampaikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur Henriyadi W Putro dan didampingi sejumlah jajarannya saat menggelar press rilis dalam rangka peringati Hari Bhakti Adhyaksa ke-62 tahun, yang berlangsung di Halaman Kantor Kejari Kutim, pada Jumat (22/7/2022),
Namun dari kasus tindak pidana korupsi pengadaan solar cell home syestem di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu itu, ada yang menggelitik, seperti yang dilakukan oleh tersangka PAS. Pasalnya meski dirinya bekerja dan menjabat di Instansi lain, namun ia mampu memiliki anggaran yang besar dengan mengelola sebanyak kurang lebih 380 paket pekerjaan di DPMPTSP.
Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur Henriyadi W Putro melalui Kasi Intelijen Yudo Adiananto memastikan jika para tersangka tersebut sudah ditahan dan memiliki peran dalam pelaksanaan pembagian kegiatan. “Seperti yang disampaikan kejari tadi bahwa PPK seharusnya bertangungjawab selaku pengendali kontrak dan hal itu tidak dilaksanakan dan penyusunan HPS dan RABnya tidak sesuai ketentuan,” Terangnya
Meski ia tidak bisa menjelaskan lebih detail, namun dirinya memastikan jika para tersangka tersebut masing-masing memiliki peran, seperti ABD selaku Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang seharusnya melakukan pekerjaan sesuai dengan aturan yang berlaku. “Seperti mengecek, bukan hanya tanda tangan, dan dia juga terlibat dalam proses pengadaannya disitu,” Imbuhnya
Sementara PAS, yang merupakan salah satu ASN di Bapenda Kutim, yang memiliki anggaran cukup besar. “Ia adalah pemilik anggaran yang sangat besar, jumlah sekitar kurang lebih Rp 70 miliar dan mengelolah sebanyak 380 paket pekerjaan. Disitulah dia melakukan pengendalian dan memiliki korelasi, perannya PAS ini tidak akan terlaksana apabila tidak ada peran dari ABD maupun HSS selaku PPK. Kemudian barang ini diperoleh dari suplayer atas nama MZW selaku direktur Bintang Bersaudara Energi,” Imbuhnya
Dibeberkannya, “Jadi pemilik anggaran Rp 90,7 miliar tersebut, sudah di kotak-kotak ada beberapa pemilik disitu. Jadi anggaran ini diketahui dari perencanaan penganggaran dalam proses DPA-nya sudah di pecah. Jadi harusnya itu dilelang, tapi dipecah jadi PL. Jadi kami tidak bisa spesifik terkait dengan substansi atau pokok materi dari perkara ini karena itu nanti akan kita pergunakan di Pengadilan untuk proses pembuktian. Intinya kami konsen dengan penegakan hukum secara professional, transparan, dan akuntabel.” Tutupnya (*/TK)
