Harga Sawit Turun, Bupati Perintahkan Disbun Selesaikan Masalah Plasma dan Tertibkan Tengkulak
Sangatta – Meski kemitraan dengan pola inti-plasma ini merupakan perjanjian kerja sama antara Perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat sudah berlangsung lama di Indonesia, termaksud di Kabupaten Kutai Timur (Kutim)sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang mengatur bahwa Perusahaan wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat seluas 20% dari total luas area izin usahanya. Namun ternyata masih Perusahaan di Kutim yang diduga tidak mengindahkan aturan terkait plasma.
“ternyata masih ada Perusahaan perkebunan di Kutim yang tidak mengindahkan aturan-aturan tentang plasama,” Kata Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman usai memimpin Rapat kerja di Ruang Meranti kantor Bupati Kutim beberapa waktu yang lalu.
Karena itu, secara teknis dirinya telah memerintahkan Dinas Perkebunan (Disbun) Kutim untuk mengatasi masalah plasma itu. “Seperti yang tadi baru melapor, dari Kecamatan Karangan, ada satu Perusahaan yang di duga belum mengindahkan aturan-aturan terkait plasma,” jelasnya
Selain itu, menurut Bupati Kutim tidak hanya masalah plasma, melainkan harga buah sawit para petani yang tidak bermitra dengan Perusahaan baik melalui pola plasma atupun koperasi, diduga dimainkan para pedagang perantara atau tengkulak.
“terutama mereka-mereka yang menerima surat perintah kerja (SPK) dari Perusahaan,”Beber Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman
Untuk itu, dirinya juga meminta Dinas Perkebunan untuk menertibkan para tengkulak yang memainkan harga buah sawit di lapangan. “Saya minta itu juga di tertibkan,” tegasnya
Terlebih menurut Ardiansyah Sulaiman kita harus bersyukur bahwa para petani dengan sadar mengikuti program yang telah dicanangkan oleh Pemerintah yakni program Pemerintah yang berkelanjutan.
“Memang ada arahan jika ada masyarakat yang menanam sawit dilahan yang tidak di perbolehkan seperti di kawasan KBK atau lainnya, okelah boleh. Tapi bagi mereka yang punya lahan sendiri wajib di bantu,” Terangnya
Oleh karena itu, dirinya telah memerintahkan Dinas Perkebunan untuk melakukan evaluasi Perusahaan perkebunan yang memberikan SPK kepada orang tertentu. “memang itu bisnis, tetapi mereka untung sendiri sedangkan petani merasakan persoalannya. Hari ini ada harga di bawah Rp 600 rupiah, bayangkan dari Rp 3 ribu menjadi Rp 600 rupian itukan tidak berkeprikebunana.” Tutupnya (*/KE/ADV)
