Camat Teluk Pandan Lapor Ke Bupati Kutim Terkait Dugaan Tambang Ilegal

Sangatta – Saat berlangsungnya Coffee Morning yang dipimpin langsung Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman. Pelaksana Tugas (Plt) Camat Teluk Pandan Anwar melaporkan jika saat ini ada dua aktifitas pertambangan batu bara yang di duga ilegal beroperasi di kawasan hutan lindung di Kecamatan Teluk Pandan.

Kedua aktifitas pertambangan tersebut, dikelola  oleh warga  berasal dari luar kutim yang di duga hanya mengantongi  persetujuan dari pemilik lahan.

“di Wilayah Teluk Pandan,  khususnya di  Desa Danau Redan dan Desa Suka Damai telah beroperasi dua tambang ilegal. Mereka beroperasi tampa izin,  termasuk dengan desa  maupun dengan Kecamatan sama sekali tidak ada kordinasi. Mereka hanya  beroperasi atas persetujuan dari pemilik lahan. Untuk itu, kami mohon  ada langkah konrit dari pemerintah ,” kata anwar saat berlangsungnya coffee morning yang dipimpin langsung Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman dan didampingi Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang serta Sekertaris Kabupeten Rizali Hadi.

Kepada wartawan,  Anwar  mengakui,  jika aktifitas  tambang ilegal  tersebut sudah beroperasi kurang lebih dua bulan lamanya. Namun pihaknya belum mengetahui secara pasti perusahaan apa yang melakukan aktifitas pertambangan di wilayah kawasan hutang lindung.

“Ia tambang batu bara, cuman saya belum mengetahui secara persis apa nama perusahaannya. Jadi lokasinya itu mulai dari perbatasan kita dengan kukar di Desa Danau Redan dan Suka Damai,” Jelasnya kepada sejumlah awak media

Menanggapi  adanya laporan dari Plt Camat Teluk Pandan,  Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengakui jika pihaknya tidak memiliki kewenangan   untuk mengambil tindakan  terkait dengan keberadaan tambang ilegal. Namun karena kini telah mendapat laporan yang serius, untuk itu dirinya telah meminta Asisten pemerintah dan Kesra, untuk melakukan koordinasi  dengan dinas terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH),  Dinas Penananam Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP), Kabag Sumber Daya alam  (SDA) untuk membentuk tim dan menindaklanjuti laporan camat secara serius.

“Tadi sudah saya minta melalui asisten satu, nanti memanggil DLH dengan tim lapangannya, yang memang sudah melapor ke Bupati  sudah menemukan sesuatu yang tidak benar. Tapi karena kita tidak punya kewenangan maka laporan tersebut akan kita sampaikan ke Mentri,” Kata Ardiansyah Sulaiman kepada sejumlah awak media

Karena itu, pihaknya berharap dengan adanya tim yang akan di bentuk untuk menindaklanjuti laporan camat Telukpandan, tidak hanya rekomendasi yang akan di berikan kepada Pemerintah Pusat melainakn juga bisa di dengarkan oleh pihak-pihak tertentu.

“Sebenarnya bukan hanya di Kutim, Universitas Mulawarman (Unmul) juga  pernah melaporkan terkait adanya tambang ilegal di Kaltim ini. Tapi sampai saat ini juga masih ada, jalan raya dengan muda di gunakan.”Tutupnya (*/KE)