Bersurat Ke Pusat, Pemkab Kutim Minta Gaji PPPK Tidak Dibebankan Ke Daerah
Sangatta – Setelah adanya rencana Pemerintah Pusat untuk menghapus status tenaga honorer per 28 November 2023 mendatang, sebagaimana hal tersebut tertuang didalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) yang ditandatangani Tjahjo Kumolo pada 31 Mei 2022 lalu. Nampaknya hal itu menimbulkan ke khawatiran bagi sejumlah Kepala Daerah, salah satunya Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman.
“Ini yang menjadi ke khawatiran kita, karena tahun depan tenaga honor kita itu akan berakhir sesuai surat edaran Menpan RB. Tetapi ternyata bukan hanya surat edaran, ternyata terakhir dikeluarkan juga Permenpan yang menegaskan tahun depan masa berakhirnya status tenaga honorer dan mereka harus semaksimal mungkin masuk sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” Kata Ardiansyah Sulaiman kepada sejumlah awak media beberapa waktu yang lalu usai mengikuti Rapat Paripurna di Sekretariat DPRD Kutim.
Menyikapi adanya rencana Pemerintah Pusat yang akan menghapuskan status tenaga honorer pada tahun 2023 mendatang. Bupati Kutim Ardiansyah mengaku jika secara pribadi dirinya telah memerintahkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kutai Timur (Kutim) untuk menyampaikan surat ke Kementrian masing-masing.
“Dan hal itu sudah kita lakukan, seperti Dinas Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, BPBD, dan Satpol PP Kutim. Hal itu dilakukan untuk menyampaikan keluhan kita. Karena Dinas ini sangat butuh tenaga yang banyak di lapangan, yang memang tenaganya tenaga fungsional dan skil masing-masing dan tidak bisa dilakoni oleh tenaga administrasi yang biasa-biasa saja,” Jelasnya
Ardiansyah pun mengakui jika Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diberikan merupakan solusi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Namun Pembiayaan PPPK melalui Dana Alokasi Umum (DAU) juga akan berakhir Tahun ini, sehingga Pembiayaan PPPK mendatang akan menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dan hal itu akan menjadi beban luar biasa bagi Pemerintah Daerah.
“Untuk yang akan di buatkan Surat Keputusan (SK) ini, pengajiannya di akomodir DAU, artinya seberapa kita punya pegawai maka DAU-nya akan naik. Tapi terkait penerimaan PPPK Tahun ini yang akan di agendakan atau akan dipekerjakan Tahun depan itu sudah tidak di biayai lagi dari DAU dan semuanya diserahkan ke Pemerintah Daerah. Nah ini yang saya katakan tadi, Ini akan menjadi beban yang luar biasa soalnya, ratusan miliaran soalnya. Lebih 200 miliar akan kita biayai PPPK,” Bebernya
Karena itu, solusi yang di tawarkan, Pemkab Kutim meminta Pemerintah Pusat untuk tetap mengalokasikan Dana Alokasi Umum-nya untuk Pembiayaan PPPK. “Sebagaimana hal ini juga seiring dengan permintaan asosiasi Pemerintah Kota Se Indonesia yang sempat disiarkan di salah satu televisi yang di bacakan oleh Bima Arya. Beliau sendiri mengatakan ini sangat berbahaya bagi Kabupaten/Kota dan saya mendukung itu,” Ujarnya
Usai mendengarkan pernyataan tersebut, Ardiansyah Sulaiman mengaku langsung mengintruksikan OPD terkait segera bersurat ke Kementrian yang salah satu poinnya didalamnya meminta Pemerintah Pusat tetap mengalokasikan DAU-nya untuk Pembiayaan PPPK di Daerah.
“Mungkin nanti secara umum juga, Bapenda dan BPKAD untuk meninjau seberapa besar kira-kira Pembiayaan itu dan segera tahun ini kita surati Kementrian Keuangan supaya DAU masih tetap masuk,” Tutupnya (*/KE/ADV)
