Program Rp 50 Juta Per RT Masih Menunggu Perbup
Sangatta – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) berencana di tahun 2022 ini akan menyalurkan bantuan program dana Rp 50 juta per RT se-Kutim. Hal itu sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan di tingkat RT.
Wakil Bupati Kutim H Kasmidi Bulang mengungkapkan jika rencana bantuan dana Rp 50 juta per RT saat ini masih dalam proses tahap akhir penyusunan Peraturan Bupati (Perbub) tentang tata cara pengelolaan dana Rp 50 juta per RT.
“Karena di dana Rp 50 juta per RT, kita punya aturan main yang harus di taati oleh seluruh RT. Jadi ada kerangkanya, kalau untuk kegiatan fisik seperti ini aturannya kalau kegiatan SDM dan sebagainya seperti ini yang harus dilakukan” Kata H Kasmidi Bulang kepada media ini beberapa waktu yang lalu.
Karena itu, menurut Kasmidi Bulang penggunaan dana Rp 50 juta per RT harus dibuatkan tata cara pengelolaannya. Sehingga penggunaan dananya benar-benar efektif dan tidak sesuka-suka RT. “Jadi nga sesuka-sukanya RT lagi dana itu mau dibuat apa, mohon maaf seperti dulu dana Rp 50 juta per RT hanya di pergunakan untuk membeli son sistem, ternyatakan sistemnya ada juga. Makanya kita buatkan kerangkanya di dalam Perbub itu,” jelasnya
Selanjutnya di dalam pebub itu nantinya juga akan mengatur persentase penggunaan dananya. “ Mungkin nanti bisa 45 persen untuk pembangunan infrastruktur selebihnya bisa untuk kegiatan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sebagainya,”Ujarnya
Kasmidi mengakui jika program Rp 50 juta per RT itu, sebenarnya bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan pembangunan yang belum sempat terakomodir melalui Desa. Selain itu, program ini diharapkan bisa berjalan baik, dengan catatan RT mampu memastikan usulan kegiatan penggunaan anggaran dapat bermanfaat bagi warganya.
“Dana Rp 50 juta ini sebenarnya anggaran bekap, mungkin di RT itu ada pos kamling yang harus di bangun ternyata di musrembang sudah di usulkan karena mungkin kecil anggarannya sehingga tidak masuk di kegiatan,” Imbuhnya
Lebih lanjut, Kasmidi menambahkan jika nantinya anggaran Rp 50 juta per RT tersebut akan tetap melekat di Desa dan Kelurahan namun tidak langsung di kirim ke RT, sehingga pertangungjawabannya masih tetap berada di Desa.
“Jadi anggarannya nanti tetap ke Desa melalui ADD, setelah itu kemudian dilanjutkan ke RT, makanya di dalam perbub itu yang mengatur petunjuk teknisnya seperti apa, dan harus buat apa. Jadi nanti yang mengusulakan kegiatan adalah RT setempat, dan nantinya hanya boleh digunakan untuk program yang ada dalam petunjuk teknis yang sedang di rampungkan. “ Tutupnya (*/KE/ADV)
