ITWIL Akui Masalah Aset Masih Jadi Catatan BPK RI

Sangatta – Usai Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Repoblik Indonesia (RI), Kepala Inpektorat Wilayah (Itwil) Kutai Timur Muhammad Hamdan mengakui, jika masih ada beberapa hal yang harus  segera dibenahi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim).

“Jadi kita ambil sisi positifnya, dan dengan adanya beberapa catatan dari BPK, hal itu juga akan menjadi catatan bagi kita untuk melakukan pembenahan,” Kata Muhammad Hamdan kepada media ini saat ditemui di Kantor Bupati Kutim, Rabu (1/6/2022)

Dalam kesempatan itu, hamdan juga mengakui jika masalah aset masih menjadi catatan Badan Pemeriksa keuangan (BPK), dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)  BPK tahun 2021. “Sekarang aset ini sedang didata. Karena itu, kini makin baik, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi meskipun saat ini masih temuan,  tapi sudah lebih baik dari tahun – tahun sebelumnya,” katanya.

Disebutkan, contoh,  aset yang yang cukup banyak adalah kendaraan yang jumlahnya ribuan unit. Ini perlu penataan. “bahkan, karena  banyaknya,  pernah ada wacana  agar penjabat diberikan saja sewa mobil, untuk mengurangi penggunaan aset kendaraan, namun tidak jadi,” katanya.

Aset lain yang cukup banyak adalah lahan, bangunan. Apalagi, masih ada aset limpahan dari Kukar, saat Kutim ini terpisah dari Kukar,  ini perlu penataan, terutama legalitasnya. “Jadi dengan penilaian WDP ini, kita ambil sisi positifnya, untuk melakukan pembenahan sesuai dengan arahan BPK,” katanya.

Temuan lain, yang tidak pernah ketinggalan adalah temuan kurang volume atau kelebihan bayar, terkait dengan pengadaan atau pembangunan. Kalau kurang volume, biasannya itu diselesaikan. Kalau kelebihan bayar, biasanya  dikembalikan, sesui dengan arahan BPK.

Meskipun tahun ini masih WDP, namun diakui  semua masih bersifat administratif, termasuk masalah kepatuhan terhadap aturan.  Karena tidak ada yang berat, karena itu pihaknya berharap, bisa menyelesaikan temuan ini dalam tenggak waktu sesuai dengan arahan BPK yakni 60 hari.

Terkait dengan temuan tahun sebelumnya, diakui  karena tahun lalu memang ada temuan terkait dengan pengembalian, maka  hingga saat ini masih ada yang belum selesai. Namun, untuk temuan pengembalian, semua dalam progres pengembalian, sesuai dengan komitmen pihak terkait.

“Untuk temuan yang harus dikembalikan, yang kecil semua sudah selesai. Yang besar, memang ada komitmen yang terkait untuk mengembalikan. Sebagian sudah berjalan,  karena di cicil. Tiap semester, itu dilaporkan ke BPK. Terkecuali, yang besar, yang memang sudah ditangani aparat penegak hukum (APH),  itu  mungkin baru dikembalikan saat proses hukum selesai,” katanya. (*/KE/ADV)