BPKAD Mengaku Wajar Jika Masyarakat Gunakan Haknya Gugat Pemerintah
Sangatta – Badan Pengelola Kuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mengakui jika saat ini ada kurang lebih 12 dinas yang berkantor di Bukit Pelangi, Kutim, sedang digugat oleh masyarakat yang mengaku sebagai pemilik lahan.
Namun menurut Kepala BPKAD Kutim Teddy Febrian hal tersebut wajar jika ada masyarakat yang menggunakan haknya menggugat pemerintah, melalui pengadilan. Namun, dalam menghadapi gugatan tersebut, pihaknya juga tidak tianggal diam, melainkan sudah menyiapkan bukti-bukti sah kepemilikan lahan yang kini ditempati oleh sejumlah instansi selama puluhan tahun.
“Kalau masyarakat menggugat pemerintah, itu wajar saja. Artinya masyarakat menggunakan hak untuk menggugat apa yang dianggap sebagai haknya. Tapi Pemkab juga telah menyiapkan bukti kepemilikan lahan tersebut, untuk membuktikan penguasaan lahan yang kini ditempati kantor pemerintah. Kebetulan salah satunya yang tergugat adalah BPKAD. Biarkan saja proses ini berjalan di pengadilan, untuk menguji klaim tersebut berdasarkan bukti kepemilikan masing-masing,” katanya.
Untuk menghadapi gugatan tersebut, Teddy mengakui, telah memberikan kuasa pada Bagian hukum, untuk menghadapi proses gugatan tersebut di pengadilan negeri Sangatta.
“Tapi selain dinas instansi pemkab Kutim, juga ada kejaksaan yang juga digugat atas penguasaan lahan tersebut,” katanya.
Meskipun telah menandatangani MOU dengan Kejari sebagai pengacara negara, namun Teddy mengatakan tidak tahu menahu apakah dalam kasus ini Bagian Hukum menggandengan Kejari atau tidak. Sebab BPKAD, termasuk dinas lainnya memberikan kuasa pada bagian Hukum untuk mewakili pemerintah menghadapi gugatan tersebut.
“Bagian hukumlah yang akan meminta Kejari sebagai pengacara negara untuk terlibat dalam perkara itu, kalau memang mereka perlu. Apalagi Kejari juga digugat. Tapi kalau memang Kejari tidak dilibatkan, mungkin bagian Hukum punya pertimbangan lain,” katanya.
Terkait dengan gugatan atas 12 Dinas di Bukit Pelangi, yang sedang bergulir di Pengadilan Negeri Sangatta, PLT Kabag Hukum, Januari Bayu Irawan SH mengatakan, tidak takut menghadapi gugatan masyarakat, karena memang semua bukti ada. Misalnya, terkait dengan gugatan terhadap dua belas kantor Pemkab Kutim yang ditempati berbagai OPD di Bukit Pelangi.
“Riwayat tanahnya jelas. Hingga sekarang sudah ada sertifikatnya. Bukti pembebasan, termasuk pembayarannya jelas. Makanya, kami tidak ada masalah. Ini masalah waktu saja yang harus terkuras menghadapi gugatan tersebut,” katanya (*/KE/ADV)
