Selain Tolak Wacana Penundaan Pemilu, Mahasiswa di Kutim Juga Suarakan Isu Lokal
Sangatta – Ratusan Mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) pada Senin (11/4/2022) yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kutim Menggugat menggelar aksi unjuk rasa menolak wacana penundaan pemilu 2024 dan masa perpanjangan presiden.
Selain menyerukan tolak penundaan pemilu 2024, mahasiswa juga memprotes kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN), dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan beberapa isu lokal lainnya.
Selain menggelar aksi demonstrasi dan menggelar Orasi di simpang tiga pendidikan. Para massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kutim Menggugat, juga longmarch menuju Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim ini, untuk menyampaikan sejumlah tuntutannya kepada DPRD dan Pemkab Kutim.
Setibanya di Sekretariat DPRD para pengunjuk rasa langsung menggelar orasi secara bergantian dan menyampaikan 11 poin tuntutan kepada Pemerintah dan DPRD Kutim, yang disaksikan langsung oleh Ketua DPRD Kutim Joni, Wakil Bupati Kutim H Kasmidi Bulang.
Ditemui di lokasi unjuk rasa, Kordinator Lapangan Aliansi Rakyat Kutim Menggugat Geraldino mengatakan dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan, pihaknya membawa beberapa isu nasional maupun isu lokal.
“Isu Nasional-nya yang kita bawah yakni menolak kenaikan BBM dan menuntut keras agar Pemerintah Pusat bisa memberikan penegasan kepada Mentri-mentri atau para Ketua-Ketua Partai Politik yang mencoba melepaskan isu tiga periode dan penundaan pemilu yang dapat mengakibatkan perpecahan di Negeri ini,” Kata Geraldino yang merupakan salah satu kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kutai Timur
Selain itu pihaknya juga mengaku menyampaikan beberapa poin isu lokal yang disampaikan langsung kepada pemerintah seperti, meminta Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk segera memulihkan hak-hak korban banjir serta menyusun rencana penanggulangan bencana hingga deklarasikan darurat iklim di Kutai Timur.
“Kita juga menyoroti terkait kelangkaan minyak goreng di Kabupaten Kutai Timur. Mungkin di Kota Sangatta saat ini ketersedian minyak goreng sudah tersedia dengan cukup baik. Namun beberapa kecamatan yang ada di pelosok itu belum tersedia dengan baik,” Jelasnya
Usai mendegarkan sejumlah tuntutan para mahasiswa Wakil Bupati Kutim H Kasmidi Bulang dan Ketua DPRD Kutim Joni langsung mengajak para mahasiswa berdialog di halaman DPRD Kutim dan berjanji akan menandatangani sejumlah tuntutan mahasiswa serta akan mengirimkan tuntutan para pengujuk rasa ke Pemerintah Pusat.
“Berkaitan dengan masalah BBM itu ranah-nya ada di Pemerintah Pusat, dan kami juga akan mengirim surat terkait apa yang di aspirasikan oleh sejumlah adik-adik. Selanjutnya segera sahkan UU PKS tanpa di preteli. Karena ini rancangan UU ranah-nya juga ada di DPR-RI dan kita juga akan bersurat kesana jadi nanti ada tiga poin yang akan kami sampaikan ke Pemerintah Pusat atas nama DPRD dan Pemkab Kutim,”Tutur Kasmidi Bulang saat membacakan tuntutan para mahasiswa.
Sementara untuk soal penanganan pasca banjir Sangatta, Pemkab Kutim sudah melakukan usulan di APBD Perubahan. “Karena anggaran murni sudah berjalan. Nantinya dalam prosesnya kami akan melibatkan mahasiswa,” jelasnya.
Selanjutnya, soal permasalahan gaji dan insentif dosen di dua perguruan tinggi STAIS dan STIPER, Pemkab Kutim akan segera melakukan hearing, Selasa (12/4/2022) besok. “Kita bahas dengan menggunakan data dengan memanggil seluruh pihak terkait, intinya Pemkab Kutim responsif,” tegasnya.
Selanjutnya, usai berdialog dengan para mahasiswa, wakil Bupati Kutim dan Ketua DPRD Kutim serta perwakilan mahasiswa langsung menandatangani surat tuntutan para mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kutim Menggugat. (*/KE)
