Dapat Aduan Dari AMPB, DPRD Kaltim Siap Lakukan Investigasi Langsung di Wilayah Bencana Banjir
Samarinda – Akibat banjir yang melanda dua Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) selama beberapa hari terhitung sejak Sabtu 19 Maret 2022 lalu. Akhirnya membuat Aliansi Masyarakat Peduli Bencana (AMPB) Kutim pada Selasa (29/3/2022) menyambangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) untuk menyampaikan aspirasinya.
Dalam audiensi yang berlangsung di Gedung D Lantai 2 DPRD Kaltim, para perwakilan Aliansi Masyarakat Peduli Bencana Kutim AMPB mendapat respon yang baik dari Ketua DPRD Kaltim Makmur Hapk, yang di dampingi sejumlah Anggota DPRD, terutama yang berasal dari dapil Bontang, Kutim dan Berau.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan AMPB yang terdiri dari H Herlang, Aleksander, M Jaya, Habibi, Nur Azizah, Baso, H Mursalim dan Isur Dani secara bergantian menyampaikan beberapa aspirasinya terkait Bencana Alam/Banjir yang melanda di Kecamatan yakni Sangatta Utara dan Sangatta Selatan.
Seperti AMPB menyampikan bahwa telah terjadi bencana banjir yang menyebabkan kerusakan Infrastruktur di wilayah Sangatta dan sekitarnya.
“AMPB Kutim berharap agar Anggota DPRD Prov.Kaltim untuk dapat langsung melakukan kunjungan ke lapangan di wilayah yang terjadi bencana banjir serta dapat berkomunikasi langsung kepada perusahaan – perusahaan wilayah Kutai Timur untuk dapat berkontribusi terhadap penanganan bencana banjir,” ucap Perwakilan AMPB saat berlangsungnya pertemuan
Selain itu, AMPB Kutim juga mengaku siap mengawal kunjungan lapangan Anggota DPRD Prov Kaltim untuk bertemu langsung dengan sejumlah masyarakat dan perusahaan-perusahaan yang ada di Sangatta.
Tak hanya itu AMPB Kutim juga menyampaikan bahwa sungai di Sangatta mengalami sedimintasi terhitung sejak 2021 hingga sekarang mengalami penyusutan kurang lebih 7 Meter. Sehingga perlu adanya perhatian khusus bagi pemerintah Provinsi Kaltim dan Pemerintah Daerah Kutim terkait sungai Sangatta tersebut.
“Perlu investigasi terkait penyebab banjir khususnya pada kegiatan kegiatan perusahaan di Sangatta dengan mengundang Dinas atau Balia terkait,”Ujar salah satu perwakilan AMPB
Karena itu, AMPB Kutim juga berharap DPRD Prov.Kaltim bisa memanggil Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Prov.Kaltim dan Kutim terkait pengawasan dan evaluasi penilaian terhadap aktivitas perusahaan perusahaan yang ada di wilayah Kutai Timur, termasuk data data Hasil Proper KLHK Periode 2020-2021 perusahaan yang beroperasi di Kutai timur secara lengkap dan dapat di pertanggung jawabkan.
“AMPB Kutim juga mengusulkan adanya peran aktif dari pemerintah Provinsi Kaltim menyangkut pembangunan rehabilitasi pasca bencana banjir,” Imbuhnya
Menanggapi keinginan Aliansi Masyarakat Peduli Bencana (AMPB) Ketua DPRD Kaltim Makmur Hapk mengatakan DPRD Provinsi Kalimantan Timur akan mengambil langkah-langkah terkait aspirasi AMPB Kutim.
“dengan membuat tim pada Dapil 6 Kaltim untuk melakukan investigasi lansung diwilayah bencana banjir dengan mengundang Dinas atau pihak terkait,” Ucap Drs, H Makmur Hapk
