Belum Maksimal Tingkatkan PAD, Perda No 8 Tahun 2012 Direvisi
Sangatta – Demi meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor Retribusi, Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) kembali mengumpulkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah untuk membahas tindak lanjut revisi Rencana Peraturan Daerah no 8 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Revisi Perda Retribusi DPRD Kutim, dr Tity Novel Paimbonan, mengatakan revisi dilakukan karena ingin meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor Retribusi jasa umum. Seperti ingin melakukan melakukan penyesuaian tarif retribusi dengan kondisi yang ada saat ini, serta adanya beberapa item retribusi yang belum diatur dalam Perda sebelumnya.
“Jadi intinya, revisi dilakukan karena kita ingin menyesuaikan tarif dengan kondisi yang ada. Tarif yang lama dianggap sudah terlalu kecil, sehingga harus disesuaikan. Selain itu, ada regulasi baru, yang tidak sejalan dengan perda lama, sehingga harus dilakukan penyesuaian. Termasuk ada komponen penerimaan yang belum diatur dalam Perda Retribusi yang ada, nanti akan dimasukkan karena ada potensi pendapatan daerah di situ,” jelasnya.
Karena itu, pihaknya berharap dengan hadirnya perda retribusi jasa umum ini, kedepan bisa menambah pendapatan asli daerah dan disisi lain juga bisa memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat.
“Tentunya pemerintah dalam hal ini, Bupati, wakil Bupati bersama anggota DPRD dan seluruh OPD bertangungjawab untuk meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang retribusi ini. Sehingga masyarakat dengan senang hati membayar retribusi,” Terangnya
Dijelaskannya pendapatan asli daerah melalui retribusi sebenarnya cukup tinggi, kalau kita hitung-hitung secara kotor pada tahun 2021 lalu, bisa mencapai Rp 200 miliar, sekalipun angka pencapaiannya tidak sampai disitu. Hanya 91 persen.
“Tapikan maksud saya lebih dari itu, kalau kita mau maksimalkan bisa lebih. contoh misalnya tadi terang ulang kendaraan, timbangan sawit, itu sangat luar biasa. Dari pemadam kebakaran yang selama ini juga tidak pernah dilaksanakan itu juga, sangat sayang Ada perda no 8 tahun 2012 tapi tidak dijalankan perda itu, itu contoh kecil bagaimana PAD dari sisi retribusi jasa umum kita punya peluang,” jelasnya
Selain itu, menurut dr Novel salah satu potensi PAD pendatang baru dari sektor retribusi jasa umum, yang diproyeksikan bisa menambah PAD sebesar Rp 1 miliar setiap tahunnya yakni retribusi jasa umum dari Laboratorium Daerah.
“Melalui misalnya pemeriksaan depot air isi ulang, pemeriksaan makanan jajanan anak, pemeriksaan laboratorium kesehatan kimia dan lain-lain, Itu bisa dilakukan. Kemudian pemeriksaan makanan secara berkala di setiap perusahaan. Jadi cukup banyak sumber-sumber potensi PAD kita.
Untuk itu, menurut dr Novel sangat disayangkan, jika kita hanya selalu berharap pada dana bagi hasil daerah, sementara ada potensi PAD yang bisa kita gali dari daerah kita untuk bisa menambah modal membangun daerah, tidak dimanfaatkan sebaik mungkin.
“Satu hal yang selalu kita ingatkan kepada semua, sarana dan prasarana untuk retribusi ini harus maksimal dan bisa memuaskan masyarakat.” Tutupnya (*)
