oleh

Sambangi DPRD Kutim, Kontaktor Lokal Ingatkan UKPBJ Jaga Independensi

Sangatta – Sekira pukul 10.00 Wita pagi tadi, Senin (15/11/2021), Puluhan  orang kontraktor lokal di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyambangi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Dalam pertemuan yang dipimpin anggota DPRD Kutim Jimmy  serta dihadiri  anggota DPRD lainnya yakni dr Tity Novel Paimbonan, Basti Sanggalangi, salah satu perwakilan Kontrator Lokal Lukman ST MT mengungkapkan berbagai hal terkait dengan  masalah pengadaan barang dan jasa dilingkungan Pemkab Kutim. Seperti pengadaan barang dan jasa yang tidak terencana atau tidak ada KAK atau dokumen perencanaan, serta pelaksanaan pengadaan telah diarahkan pada perusahaan tertentu, seperti sepesifikasi teknis sudah diarahkan kepada produk tertentu tanpa justifikasi teknis dan analisi kebutuhan yang jelas.

Karena itu dalam kesempatan itu, pihaknya meminta OPD terkait agar dokumen pemilihan harus menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku, serta meminta Independensi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) atau tim pokja jangan mau di intervensi oleh pihak luar.

“Jangan terkesan ada interfensi dari pihak luar. Terkesannya, bahwa UKPBj itu dalam melakukan hasil evaluasi terkesan agak-agak tidak sesuai dengan dokumen. Karena UKPBJ itu setelah diberikan SK, untuk melakukan evaluasi dokumen tender itu betul-betul rahasia harus dijaga independensinya. Kepala ULP saja tidak bisa menginterfensi dia tidak bisa mengetahui apa hasil dari evaluasi itu. Sedangkan kami memahami bahwa kelompok pekerja yang sudah di bentuk itu kadang melibatkan pihak-pihak lain yang kadang yang tidak berkompeten disitu.” Kata Lukman

Selain itu, dalam kesempatan itu juga pihaknya meminta inspektorat wilayah lebih aktif mengevaluasi kinerja pemerintahan kedepan terutama Unit Layanan Pengadaan.

Sementara itu Kepala ULP Ahmad Fauzan mengaku pihaknya sangat membutuhan dukungan dari semua pihak dalam melakukan pembenahan disegala lini, terutama dalam hal peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki tim pokja agar lebih berkualitas. Pasalnya saat ini jumlah tenaga yang dimilikinya masih dinilai kurang.

“kemudian berkaitan dengan sistem yang sudah dilakukan sejak beberapa tahun. Artinya sudah berstandar dan sebenarnya tidak ada celah untuk kita permainkan dengan alasan-alasannya, dan kedepannya tentunya kita akan terus bersinergi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan akuntabilitas termaksud kedepan tim pokja akan dibimbing  secara intensif oleh inpektorat berkaitan dengan secara teknis bagaimana memperlakukan apa yang dikelolah dalam sistem LPSE,” jelasnya

Selain itu, pihaknya juga mengharapkan kepada sejumlah kontraktor agar kedepan bisa lebih bersinergi lagi, dalam upaya bekerja lebih baik dalam upaya agar terberdayakannya rekanan lokal dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Dikesempatan yang sama anggota DPRD Kutim Jimmy mengaku bahwa masalah SDM di ULP masih sangat dikeluhkan oleh sejumlah OPD terkait dengan kata lain masih kurang dan jauh dari kata cukup. Namun hal itu tidak harus menjadi alasan untuk tidak bekerja secara profesional.

“Artinya waktu yang diberikan melakukan kegiatan pelelangan sangat cukup tidak sebanyak dengan tahun-tahun sebelumnya,” imbuhnya

Untuk itu, pihaknya mendorong agar ULP bisa segera melakukan upaya peningkatan SDM, sebagaimana hal itu muncul dari keinginan ULP sendiri untuk bisa mengatasi berbagai macam masalah yang muncul dalam pengadaan barang dan jasa di tahun-tahun yang akan datang. (*/KE)

Berita Terbaru