oleh

Selain Tak Ada Kendala, BPKAD Juga Pastikan Pembayaran Utang Lebih Dipercepat

Sangatta – Setelah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) APBD Perubahan pada Rabu (30/9/2021) lalu. Kini  Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sudah mulai melaksanakan amanah perda tersebut, salah satunya terkait pembayaran utang kepada pihak ketiga.

Bahkan dalam proses pembayaran utang itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Teddy Febriansyah mengaku selain utang tersebut sudah tidak terdapat masalah, bahkan kini proses pencairannya di percepat.

“insa Allah lebih cepat. Sekarang ini tergantung OPDnya berkas-berkas yang diajukan ke kami sudah siap apa belum.” Ucap Teddy Febriansyah kepada sejumlah awak media beberapa waktu yang lalu.

Menurut Teddy Febriansyah jika proses pembayaran utang terbilang lambat, maka hal itu bisa disebabkan masih ada kendala di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, sehingga belum mengajukan penagihan ke BPKAD.

“harusnya OPD ajukan secepatnya SPD (Surat Penyedian Dana) ke BPKAD, Biar secepatnya SPM (Surat Perintah Membayar)-nya bisa terbuka. Kami sudah sampaikan, kami nga mungkin intervensi OPD terkait, masa kami yang harus minta mana ini.” Jelasnya

Selain itu, menurut Teddy jika surat dari OPD terkait sudah masuk ke BPKAD, dalam dua hari belum diproses ke Bank. Maka segera laporkan ke dirinya.  “Kalau dua hari belum ke Bank, laporkan ke saya. Maksimal kalau berkasnya sudah lengkap dan masuk ke BPKAD, itu dua hari sudah pasti sudah ke Bank,” tegasnya

Karena itu, teddy memastikan bahwa proses pencairan pembayaran utang saat ini lebih cepat. “Sekarang ini tergantung OPDnya berkas-berkas yang diajukan ke kami sudah siap apa belum.”

Seperti yang diberitikan sebelumnya Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Teddy Febriansyah menyatakan bahwa rencana pembayaran utang kepada pihak ketiga sudah tidak ada masalah. Sebab rencana pembayaran utang sudah mendapatan persetujuan dari pemerintah.

“Bahkan juga sudah ada hasil review baik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun dari Inspektorat sendiri,” kata Teddy. (*/KE)

Berita Terbaru