oleh

KPK Mengaku Akan Bawah Masalah Aset Kendaraan Kutim ke Pemerintah Pusat

Sangatta – Tim Kordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku akan membawah permasalahan aset kendaraan Dinas Pemkab Kutim kesalah satu lembaga di Pemerintah Pusat, terkait adanya kendaraan Dinas yang dipinjam pakai oleh Instansi Vertikal.

“Ini akan kami angkat, solusi permasalahannya ini melalui salah satu lembaga kementrian di Pemerintah Pusat,”Kata Ketua Tim Korsupgah KPK wilayah Kalimantan Timur beberapa waktu yang lalu kepada sejumlah awak media.

Meski begitu menurut Rusfian pihaknya juga akan tetap melihat seperti apa permasalahan yang sebenarnya terkait aset milik pemkab Kutim yang dibawah oleh instansi vertikal. “Kita juga akan melihat permasalahan yang sebenarnya seperti apa sih, apakah mereka tidak punya anggaran. Tapi kalau kita lihat anggarannya banyak juga. Jadi nanti ini akan kita ekskalasikan sampai ke Pemerintah Pusat. Dan saya pikir di daerah lain juga ini banyak terjadi,”Ucap Rusfian

Tak hanya itu, Rusfian juga mengaku jika pihaknya juga mendorong Pemkab Kutim untuk lebih melakukan efisiensi, dalam penggunaan aset daerah. “Pilih mana kasih tunjangan atau belikan kendaraan dinas, tolong dianalisis. Kalau misalnya lebih efisien memberikan tunjangan, ya sudah perkuat regulasinya,”Jelasnya

Sementara terkait kendaraan Dinas yang tidak sesuai dengan peruntukannya, menurut Rusfian hal itu harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. “kalau misalnya ada kendaraan Dinas yang dibawah oleh salah satu pensiunan pejabat. Masa hal seperti itu tidak bisa segera diselesaikan. Kalau tidak bisa diselesaikan permasalahannya apa ?,”Imbuhnya

“Tapi permasalahannya, betul tadi yang dipermasalahkan adalah kendaraan Dinas yang dipijam pakai oleh instansi vertikal dan itu pajaknya pemda lagi yang bayar dan kalau ada maintenance pemda lagi,” Ujarnya

Rusfian mengakui memang ada instansi vertikal karena keterbatasan angka sehingga mengajukan permintaan pinjam pakai kendaraan Dinas dan sepanjangan peraturan itu memperbolehkan maka tidak akan jadi masalah, asalkan aset kendaraan tersebut tidak hilang.

“Yang penting tidak hilang, kalau hilang berarti itu akan menjadi kerugian Negara dan tentunya harus dipegang oleh orang yang berhak dan dibekap dengan aturannya,” Tutupnya

Berita Terbaru