oleh

DPRD Kutim Dukung KPK Percepat Penyelesaian Masalah Aset Lahan di Kutim

Sangatta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengaku sangat mendukung langkah Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Repoblik Indonesia yang meminta Pemkab Kutim agar lebih serius menyelesaikan proses sertifikasi lahan mereka hingga tuntas. Terutama menyelesaikan aset yang masih bermasalah.

Menurut Ketua DPRD Kutim Jonis, S.Sos dengan adanya permitaan dari KPK terkait penyertifikatan dan penyelesaian aset lahan yang dinilai masih bermasalah. Pihaknya berharap kepada Pemkab Kutim agar penyelesaian masalah aset lahan betul-betul harus lebih diperhatikan untuk segera diselesaikan.

“Saya atas nama pimpinan DPRD Kutim, berharap kepada Pemerintah agar masalah aset lahan tersebut betul-betul lebih diperhatikan untuk segera diselesaikan,”Ucap Joni saat ditemui diruang kerjanya kepada sejumlah awak media.

Joni mengaku jika seandainya lembaga anti rasuah itu memberikan tenggak waktu penyelesaian aset lahan yang bermasalah. Maka sebelum tenggak waktu itu harus segera diselesaikan. “Kalau seandainya ada deadline dari KPK harus diselesaikan pada tahun 2024 mendatang. Kalau sudah di deadline dan lewat. Bisa bahaya kita,” Jelasnya

Karena itu pihaknya sangat berharap kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, untuk segera mencarikan solusi agar masalah lahan tersebut bisa segera diselesai. “jadi kalau bisa seluruh masalah aset itu sudah diselesaikan sebelum ada deadline,” Imbuhnya

Sementara terkait dukungan DPRD ke Pemkab Kutim terkait anggaran.Pihaknya akan selalu mendukung Pemerintah asalkan kegiatan itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. “Kalau masalah anggarannya kami akan dukung jika sudah sesuai dengan aturan yang berlaku

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Ketua Tim Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan KPK RI Wilayah Kaltim Rusfian meminta agar Pemkab Kutim agar lebih serius mensertifikatkan lahan mereka hingga tuntas.

“Bagi saya yang penting aset tidak hilang, kira-kira itu saja urusan saya. Supaya tidak hilang tentunya administrasinya harus bagus tata kelolahnya, dan kebanyakan Pemda lalai melakukan sertifikasi,”ucapnya kepada media ini beberapa waktu yang lalu.

“Misalnya antara dinas Pertanahan dengan BPKAD, mohon maaf ini masalah datakan belum clear yang Dinas Pertanahan mengurusi pengadaan tanah dan nyatatnya di BPKAD. Tentunya saya bukan hanya ke satu-satu dinasnya, tapi saya akan bertanya atas nama Pemkab Kutim. Jadi masih ada 720 yang belum bersertifikat berdasarkan catatan saya. Pada hal itu sudah clear and clear misalnya, kalau nga salah 791 sudah clear and clear statusnya tapi kenapa ko belum di sertifikatkan,” Tanyanya

Padahal menurut Rusfian jika lahan tersebut sudah clear and clear seharusnya ketika ada datanya di kumpulkan kemudian diserahkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) harusnya sudah bisa jadi sertifikat dalam satu minggu. “Asalkan itu tadi lahannya sudah clear and clear,” imbuhnya

Sementara untuk aset lahan yang masih bermasalah lembaga anti rasua itu mendorong Pemkab Kutim untuk join dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau dengan pihak Kejaksaan dalam hal ini Kasi Datun untuk menyelesaikan aset yang bermasalah itu.

“Tapi kalau saya, yang sertifikasi saya harus paksa. Mereka harus selesaikan tahun ini yang sisanya sudah clear and clear itu,” Tegasnya (*/KE)

Berita Terbaru