oleh

KPK Minta Pemkab Serius Selesaikan Sertifikasi Lahan

Sangatta – Keberadaan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) sampai saat ini nampaknya masih ada yang dinyatakan bermasalah. Bahkan ratusan bidang tanahnya dinyatakan masih belum memiliki sertifikat.

Alhasil aset tanah senilai puluhan milyar itu kerap menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), setiap tahunnya. Bahkan juga mengundang perhatian serius dari Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Repoblik Indonesia.

Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah aset lahan yang dimiliki Pemkab Kutim saat ini ada sebanyak kurang lebih 820 bidang tanah. Dimana 72 di antaranya telah bersertifikat satu diantaranya merupakan Lahan Pelabuhan Maloy. Sementara 33 bidang lainnya sedang dalam pengurusan sertifikat tahun ini, yang diharapkan bisa selesai diakhir tahun ini. Sementara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun 2021 ini, masih ada sekitar 712 bidang tanah milik Pemkab Kutim belum  bersertifikat.

Karena itu, Ketua Tim Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan KPK RI Wilayah Kaltim Rusfian meminta agar Pemkab Kutim agar lebih serius mensertifikatkan lahan mereka hingga tuntas. “Bagi saya yang penting aset tidak hilang, kira-kira itu saja urusan saya. Supaya tidak hilang tentunya administrasinya harus bagus tata kelolahnya, dan kebanyakan Pemda lalai melakukan sertifikasi,”ucapnya kepada media ini beberapa waktu yang lalu.

“Misalnya antara dinas Pertanahan dengan BPKAD, mohon maaf ini masalah datakan belum clear yang Dinas Pertanahan mengurusi pengadaan tanah dan nyatatnya di BPKAD. Tentunya saya bukan hanya ke satu-satu dinasnya, tapi saya akan bertanya atas nama Pemkab Kutim. Jadi masih ada 720 yang belum bersertifikat berdasarkan catatan saya.  Pada hal itu sudah clear and clear misalnya, kalau nga salah 791 sudah clear and clear statusnya tapi kenapa ko belum di sertifikatkan,” Tanyanya

Padahal menurut Rusfian jika lahan tersebut sudah clear and clear seharusnya ketika ada datanya di kumpulkan kemudian diserahkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) harusnya sudah bisa jadi sertifikat dalam satu minggu. “Asalkan itu tadi lahannya sudah clear and clear,” imbuhnya

Sementara untuk aset lahan yang masih bermasalah lembaga anti rasua itu mendorong Pemkab Kutim untuk join dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau dengan pihak Kejaksaan dalam hal ini Kasi Datun untuk menyelesaikan aset yang bermasalah itu.

“Tapi kalau saya, yang sertifikasi saya harus paksa. Mereka harus selesaikan tahun ini yang sisanya sudah clear and clear itu, entah bagimana caranya” Tegasnya (*/KE)

Berita Terbaru