oleh

Selain Dil-dil Proyek, KPK Juga Akan Pantau Paket PL Yang Dipecah-Pecah di Kutim

Sangatta – Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin 1 November 2021 kembali melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi Monitoring Control Prevention (MCP) dan tematik terhadap delapan area pelaksanaan rencana aksi Program Pemberantasan Korupsi terintegrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Delapan area tersebut meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP), Manajemen Aparatur Sipil Negara, Optimalisasi Penerimaan Daerah, Manajemen Aset Daerah dan Dana Desa.

Ketua Tim Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan KPK RI Wilayah Kaltim Korsupgah Rusfian mengatakan sebenarnya program korupsi terintegrasi yang di monitor oleh MCP itu sudah dilakukan sejak tahun 2018 lalu. Karena itu, kedatangan tim Korsupgah ke Kutim bukan hanya sekedar untuk memenuhi dokumen terhadap delapan area, melainkan lebih dari pada itu.

“Kami juga akan melihat hasilnya yang nyata. Disamping memang kami harus melakukan beberapa kompilasi, terkait dokumen yang sudah di apload kedalam sistem. Kalau dari hasil capaian sebesar 48,8 itu sudah berada di area warna kuning, kalau sudah lewat 50 persen berarti berada di area warna biru,” Kata Rusfian kepada media ini

Namun meski begitu, penilaian yang tinggi’pun tidak akan menjamin bahwa sudah bisa bebas dari perbuatan korupsi. Terlebih nilainya lebih rendah dari pada itu. Untuk itu, dalam rangka MCP kali ini, KPK  ingin memonitor sistim penganggaran, terutama karena ini akhir tahun, saatnya pembahasan anggaran. Karena diarea ini, sangat rentan korupsi. Sebab biasanya, saat itu ada tawar menawar atau deal terutama dalam pengadaan barang dan jaza.

“Makanya kami ingatkan Pemkab Kutim utamanya, dalam intervensi pangadaan barang dan jaza.  Banyak terjadi di daerah. Itu yang akan Kami kejar itu. Kami ingatkan agar ini tidak terjadi,” katanya.

Disebutkan, UU KPK yang baru mengharuskan KPK melakukan sosialisasi  mencegah korupsi. “Tapi sekali lagi, sistem sudah bagus,  tapi kalau orang yang ada di belakang itu tidak berintegritas, korupsi akan tetap jalan. Karena itu kami pantau terus. Kalau yang bagus nilainya saja masih korupsi, apalagi yang nilanya kurang,” katanya.

Rusfian juga mengakui, salah satu yang kini sudah ‘tercium’ KPK adalah pengadaan barang dan jasa. Dimana, dalam pengadaan barang jasa paket dipecah-pecah untuk menghindari lelang. Ini modus. “kami melihat, dengan cara ini, ada indikasi korupsi kecil-kecil sebenarnya jauh lebih besar dari korupsi yang besar. “Karena itu, kami akan pelototi pengadaan kecil-kecil,” katanya.

Dalam pengadaan ini, KPK mengaku mendorong pengadaan barang dengan sistem belanja on line. Atau dilakukan konsolidasi pengadaan barang. “Contoh, pengadaan ATK. Mestinya disatukan, agar harga sama. Kalau dilakukan masing-masing kantor, harga beda, ada peluang korupsi. Korupsi keci-kecil seperti ini kami duga lebih basar dari yang besar,” jelas Rusfian (*/r)

Berita Terbaru