oleh

Pemkab Kutim Sampaikan Progres MCP di Hadapan Tim Korsupgah KPK

Sangatta – Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi Monitoring Control Prevention (MCP) dan tematik terhadap delapan area pelaksanaan rencana aksi Program Pemberantasan Korupsi terintegrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Dalam kesempatan itu Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menyampaikan progress penilaian MCP dihadapan Korsupgah, yang pada tanggal 25 Agustus 2021, progresnya baru dikisaran 15,67 persen. Namun hingga akhir Oktober 2021 lalu, pencapaian secara akumulatif sudah 48,80 persen.

“Adapun rincianya adalah area perencanaan dan penganggaran sebesar 48,92 persen, area perizinan sebesar 40,14 persen, area manajemen ASN sebesar 44,39 persen, area aset daerah sebesar 48,39 persen,” ujar Irwansyah menjelaskan dihadapan peserta Rapat Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, di ruang Tempudau, Kantor Bupati, Senin (1/11/2021).

Selanjutnya area pengadaan barang dan jasa sebesar 58,87 persen, area pengawasan APIP profil audit masih 0 persen karena masih proses berjalan. Serta area optimalisasi pajak daerah sebesar 83,35 persen dan terakhir tata kelola keuangan desa 80 persen. Irawansyah menambahkan, capaian nilai MCP tersebut menunjukan komitmen Pemkab Kutim dalam mewujudkan pencegahan tindak pidana korupsi.

“Masih ada waktu dua bulan bagi kami (Pemkab Kutim) untuk terus melengkapi data dukung yang dibutuhkan. Sebagai upaya memperbaiki transparansi dan akuntabilitas publik untuk menghadirkan pemerintahan yang baik dan bersih,” tambah Irawansyah dihadapan Bupati Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Kasmidi Bulang, serta Kepala OPD terkait di lingkungan Pemkab Kutim yang hadir pada kegiatan tersebut.

Ketua Tim Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan KPK RI Wilayah Kaltim Korsupgah Rusfian mengatakan sebenarnya program korupsi terintegrasi yang di monitor oleh MCP itu sudah dilakukan sejak tahun 2018 lalu. Karena itu, kedatangan tim Korsupgah ke Kutim bukan hanya sekedar untuk memenuhi dokumen terhadap delapan area, melainkan lebih dari pada itu.

“Kami juga akan melihat hasilnya yang nyata. Disamping memang kami harus melakukan beberapa kompilasi, terkait dokumen yang sudah di apload kedalam sistem. Kalau dari hasil capaian sebesar 48,8 itu sudah berada di area warna kuning, kalau sudah lewat 50 persen berarti berada di area warna biru,” Kata Rusfian kepada media ini

Namun meski begitu, penilaian yang tinggi’pun tidak akan menjamin bahwa sudah bisa bebas dari perbuatan korupsi. Terlebih nilainya lebih rendah dari pada itu. Untuk itu, dalam rangka MCP kali ini, KPK  ingin memonitor sistim penganggaran, terutama karena ini akhir tahun, saatnya pembahasan anggaran. Karena diarea ini, sangat rentan korupsi. Sebab biasanya, saat itu ada tawar menawar atau deal terutama dalam pengadaan barang dan jaza. (r)

Berita Terbaru