oleh

 KPK Dikabarkan Akan Kembali Kunjungi Kutim

Sangatta – Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di jadwalkan akan kembali menyambangi Kabupaten Kutai Timur (Kutim) pada tanggal 1 November 2021 mendatang.

“Tanggal 1 November 2021 tim Korsupgah KPK berencana akan datang ke Kutim untuk melakukan evaluasi,” Kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Teddy Febriansyah kepada media ini, Senin (25/10/2021)

Kedatangan lembaga antirausah itu dikabarkan akan kembali melakukan monitoring dan evaluasi Monitoring Control Prevention (MCP) dan tematik terhadap delapan area yang sudah dilakukan KPK beberapa tahun terakhir di Kaltim, meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP), Manajemen Aparatur Sipil Negara, Optimalisasi Penerimaan Daerah, Manajemen Aset Daerah dan Dana Desa.

“Kemarin juga ada raport merah sedikit dari KPK terkait aset. Karena laporannya telat disampaikan. Progres yang dilakukan teman-teman kemarin sudah banyak juga,” Ucap Teddy Febriansyah

Selanjutnya, terkait berapa kali kunjungan Tim Korsupgah ke Kutim dalam satu Tahun untuk melakukan evaluasi dan monitoring, Teddy Febriansyah mengaku kurang mengetahui. “Kayaknya dua kali persemester. Tergantung kinerja kita juga kalau kita dilihat di laporan itu ada agak kurang mereka datang lagi dan leding

sektornya tetap di inspektorat. Makanya sekarang inspektorat sudah masuk dalam tim Anggaran,”jelasnya
Untuk diketahui, KPK belum lama ini juga telah meminta kepada Pemkab Kutim untuk segera menyelesaikan seluruh masalah aset yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Akibatnya KPK mengintruksikan Pemkab Kutim untuk menghentikan pembelian kendaraan Dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

“sekarang KPK mengintruksikan tidak boleh ada pembelian kendaraan dinas dari Anggaran pendapatan belanja Daerah (APBD),”Tutur Teddy Febriansyah kepada sejumlah awak media beberapa waktu yang lalu.

Terkecuali yang menggunakan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah Pusat. “Misalnya kendaraan untuk kebakaran hutan dan lahan, yang dananya ada di BPBD, maupun di Dinas lingkungan hidup,” Imbuhnya

Namun untuk kendaraan Dinas, yang anggarannya bersumber dari APBD untuk sementara waktu harus dihentikan, sampai ada kejelasan seluruh aset kendaraan tersebut yang selama ini masih ada di kuasi oleh pihak lain. (*/KE)

Berita Terbaru