oleh

Bupati Kutim Mengaku Sempat Marah, Karena Gaji Petugas Kebersihan Hanya di Anggarkan 10 Bulan

Sangatta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), pada Rabu, (30/9/2021) kembali menggelar Rapat Paripurna ke 45 tentang penyampaian akhir fraksi-fraksi dalam dewan mengenai RAPBD perubahan tahun anggaran 2021 Kabupaten Kutai Timur.

Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kutim, Joni, S.Sos sejumlah fraksi menerima RAPBD 2021 dengan berbagai catatan, seperti meminta pemerintah untuk segera melakukan pelunasan utang hingga meminta Pemerintah daerah untuk mereview kembali pengalokasian anggaran di OPD Dinas Perindustrian dan perdagangan.

“yang pertama penambahan alokasi belanja gaji pegawai sebesar Rp 338 juta untuk belanja gaji petugas kebersihan dan petugas keamanan pasar yang saat ini pengalokasian gajinya baru teralokasi 10 bulan,”Ucap Faizal Rahman saat membacakan pandangan akhir Fraksi PDI Perjuangan saat berlangsungnya rapat paripurna.

Bahkan menurut Faizal proses pengajuan ini telah dilakukan oleh OPD terkait sejak bulan Juni 2021, namun hingga pembahasan akhir penambahan alokasi tersebut tidak kunjung dilakukan oleh Pemerintah.

Sementara ada 5 kegiatan di Sekretariat Kabupaten Kutai Timur, seperti pekerjaan cat paving area taman RTH bumi, pekerjaan cat paving joging track taman saturnus, pekerjaan cat rangka arena panjat dinding folder ilham maulana, pekerjaan cat turap di kantin dan tutup parit taman jupiter yang dinilai tidak terlalu urgen.

“Karena itu, melalui sidang paripurna yang terhormat Fraksi PDI Perjuangan meminta agar pemerintah Daerah mereview kembali untuk memangkas 5 anggaran kegiatan yang ada di Sekretariat Kabupaten Kutai Timur untuk menutupi kekurangan anggaran di 2 kegiatan OPD Disperindag tersebut diatas,” Kata Faizal

Menanggapi adanya catatan dari berbagai fraksi Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengatakan dirinya berharap kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dilingkungan pemkab Kutim untuk memperhatikan beberapa catatan tersebut.

“Artinya harus segera APBD ini dilaksanakan sebagaimana amanat perda yang sudah di sepakati. Dan ini amanat yang luar biasa. Secara maraton ini sudah dibahas oleh TAPD dan Banggar DPRD Kutim, meskipun dalam kondisi yang memprihatinkan yakni pandemi covid-19,” kata Ardiansyah Sulaiman kepada media ini
Selain itu, Bupati juga memastikan bahwa kedepan tidak adalagi anggaran yang di jedah untuk pembayaran gaji pegawai, seperti TK2D. “Seperti mereka tadi yang memang sudah di akomodir pekerjaannya. Jadi dalam setahun itu harus 12 bulan. Tidak bisa di potong hanya 9 bulan atau 10 bulan. Karena itu akan berbahaya nanti pada saat APBD perubahan. Terbukti sekarang seperti itu.” Ucap Ardiansyah

Bahkan menurut Ardiansyah dirinya juga baru mengetahui permasalahan itu beberapa waktu yang lalu. “dan mohon maaf saya termaksud marah kepada yang bersangkutan kenapa seperti ini, anda menganggarkan cuman 10 bulan. Kalau solusinya saya kurang tau karena itu urusan mereka dan teknisnya mereka lebih tau,” bebernya

Karena itu, kedepan dirinya meminta tidak ada lagi penganggaran pembayaran gaji pegawai atau TK2D yang hanya di anggarkan beberapa bulan. “tidak boleh lagi ada belanja pegawai yang hanya di anggarkan selama 6 bulan atau 9 bulan jadi harus 12 bulan,” Tutupnya

Berita Terbaru