oleh

Pemkab Kutim Sependapat Fraksi PDI-P Terkait Pelunasan Utang

Sangatta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) pada Rabu, (29/9/2021) kembali melaksanakan Rapat Paripurna ke 43 tentang tanggapan Pemerintah mengenai pandangan umum fraksi-fraksi dalam Dewan terhadap RAPBD Perubahan tahun anggaran 2021. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kutim Joni.

Dalam kesempatan itu, Sekretaris Kabupaten Kutai Timur Irawansyah mengaku sependapat dengan fraksi PDI Perjuangan yang akan memprioritaskan pelunasan pembayaran hutang yang sudah dianggarkan pada perubahan APBD tahun 2021

“Pada prinsipnya kami sangat mengapresiasi masukan PDI P kepada pemerintah khususnya pendapatan saat ini dengan segala upaya kami melakukan optimalisasi pendapatan asli daerah baik pemuktahiran data, melakukan transaksi pajak online dan sebagainya. Di karenakan keadaan yang ekonomi kurang stabil dan Covid 19 ini sangatta perlu untuk mejadi perhatian khusus, sehingga bias menimbulkan kegiatan usaha yang signifikan dengan pajak dan retribusi daerah,” Ucap irawansyah saat membacakan pandangan pemerintah.

Sementara, Untuk Retribusi KIR (uji kelayakan kendaraan) yang sangat menurun ini dikarenakan Tarif Retribusi dan ketentuan pemungutan retribusi yang perlu pembaharuan perda yang lagi sedang nya untuk di bahas bersama DPRD dan pengujian yang konvensional beralih ke berbasis online perlu memerlukan peralatan yang sangat mahal sehingga hilangnya nilai pemungutan penerimaan retribusi.

“Adapun kenaikan proyeksi APBD antara anggaran murni dan anggaran perubahan disebabkan oleh beberapa hal terkait dengan perubahan-perubahan terhadap asumsi dasar dari Kebijakan Umum APBD,” Jelasnya

Sehingga menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran antar unit Organisasi Perangkat Daerah, antar kegiatan dan jenis belanja serta kondisi lain yang terkait penanganan Pandemi Covid-19 saat ini. Adapun persentase kenaikan Belanja Pegawai dipertahankan untuk tidak melebihi dari persentase kenaikan untuk Belanja Modal di dalam proporsi APBD perubahan tahun 2021.

Selain itu, hal ini dimaksudkan agar Belanja Modal tersebut diharapkan menjadi faktor kunci pengungkit pertumbuhan ekonomi yang masih memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai. Peningkatan Belanja Pegawai, diharapkan secara tidak langsung akan berdampak pada peningkatan daya beli pegawai yang selanjutnya memberikan dampak pada peningkatan belanja masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Adapun penanganan terhadap Pandemi Covid-19 tetap akan menjadi fokus perhatian bagi.

“Pemerintah Kabupaten Kutai Timur di samping harus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah agar etap bergerak sejalan dengan penanggulangan pandemi ini, mengingat berakhirnya Pandemi Covid-19 ini tidak dapat diprediksi secara pasti. Dalam hal adanya perubahan asumsi dasar dan postur APBD Perubahan tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tetap berkomitmen untuk memanfaatkan anggaran tersebut secara efektif dan efesien dengan senantiasa melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2021,” Bacanya

Sementara untuk gerakan beli dan bela produksi petani lokal Kabupaten Kutai Timur sangat diperlukan perhatian keseriusan bersama sama baik pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan dan peningkatan produksi hasil Pertanian.

“Pemerintah Kabupaten Kutai Timur akan tetap memberikan perhatian penuh terhadap arahan Presiden Republik Indonesia terkait efesiensi penggunaan APBD melalui peran aktif untuk mendukung pelaksanaan Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK dalam rangka pencegahan korupsi. Dengan proporsi belanja operasional pada APBD Perubahan

Tahun 2021 ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berupaya untuk
meningkatkan layanan publik secara optimal kepada masyarakat,
mengingat Pemerintah Kabupaten Kutai Timur di dalam APBD Perubahan
Tahun 2021 ini telah melakukan sejumlah rasionalisasi atau pengurangan

Berita Terbaru