oleh

Fraksi PDI-P Kutim, Apresiasi Pemkab Kutim Tambah Alokasi Anggaran Pembayaran Utang

Sangatta- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur kembali menggelar rapat paripurna ke 42 tentang penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi dalam tahapan RAPBD tahun anggaran 2021 Kabupaten Kutai Timur,

Dalam rapat paripurna tersebut, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kutai Timur mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur atas adanya penambahan alokasi anggaran pembayaran hutang sebesar Rp 170 milyar rupiah pada APBD Perubahan tahun anggaran 2021.

“Dimana sebelumnya telah dianggarkan alokasi hutang sebesar 50 milyar rupiah di APBD murni tahun 2021, sehingga total anggaran pembayaran hutang menjadi sebesar 221 miliar di APBD perubahan tahun 2021,” Ucap Siang Geah saat membacakan pandangan Fraksi PDI Perjuangan, di ruang rapat paripurna Sekretariat DPRD Kutim, Selasa (28/9/2021).

Jika melihat realisasi dan prognosis semester I tahun 2021 yang disampaikan pemerintah pada bulan Juni, masih tercatat dana mengendap di kas daerah senilai Rp  460 miliar.

“Dalam setiap rapat pembahasan Pemerintah selalu menyampaikan menunggu hasil audit BPK, padahal Laporan Hasil Pemeriksaan BPK no: 20B/LHP/XIX.SMD/V/2021 telah diterbitkan sejak tanggal 27 Mei 2021,” Sebutnya Siang Geah yang juga merupakan ketua Fraksi PDI Perjuangan Kutai Timur.

Lambatnya pemerintah daerah menerbitkan SK hutang setelah hasil audit BPK menyebabkan hutang sejumlah 50 miliar rupiah yang sudah dialokasikan di APBD murni 2021 sampai saat ini masih belum terbayarkan.

“Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan menekankan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur setelah melakukan pengesahan APBD perubahan 2021 untuk segera memprioritaskan pelunasan hutang tersebut. Dikhawatirkan anggaran yang sudah dialokasikan terpakai untuk kegiatan-kegiatan lainnya,”Harapnya

Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan melihat, terjadinya penurunan Target Anggaran PAD dari Rp.200 miliar, dalam APBD Murni 2021 turun menjadi Rp.169 miliar pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021, artinya terjadi penurunan target sebesar Rp.31 miliar.

“Pada tahun 2020 Realisai PAD sebesar 214.021.234.385,59, sedangkan Realisasi yang dilaporkan Pemerintah pada Semester I ditahun 2021 pada bulan Juli sebesar Rp. 92.765.332.436,94 atau 54,74%,” Terangnya

Berdasarkan hal diatas, Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada Pemerintah Daerah dengan semangat melakukan peningkatan PAD agar terus mengoptimalkan potensi-potensi daerah bukan hanya sebagai selogan saja, namun harus dibarengi dengan kegiatan pendukung melalui kebijakan-kebijakan daerah.

“sebagai contoh retribusi KIR (Uji Kelayakan Kendaraan) di tahun 2021 dari target capaian retribusi sebesar 700 juta rupiah, namun laporan pada semester I hanya terealisasi sebesar 700 ribu rupiah. Kendala yang terkait dengan hal tersebut harus segera diselesaikan dengan tindakan nyata dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur,” Contohnya

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah terdapat 11 jenis Pajak yang kewenangan penarikannya diserahkan kepada Kabupaten.

“Berkurangnya PAD sebesar 31 milyar menandakan bahwa Pemerintah Daerah perlu melakukan pengkajian regulasi agar terjadi peningkatan pendapatan asli daerah yang bersumber dari 11 jenis pajak yang menjadi urusan Pemerintah Daerah,” Terangnya

Tak hanya itu, berdasarkan Data APBD Perubahan Kabupaten Kutai Timur 2021, terjadi peningkatan Belanja Daerah yang cukup signifikan dari Anggaran Murni 2021. belanja daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2021 setelah perubahan di proyeksikan menjadi Rp 3,086 triliun rupiah yang sebelum perubahan sebesar Rp 2,844 triliun rupiah.

“atas kenaikan ini kami menilai terjadi ketidak selarasan porsi belanja daerah dimana Berdasarkan data APBD Perubahan Kutim 2021, Balanja Pegawai untuk gaji, tunjangan ASN, TK2D dan lainnya menghabiskan 25,48 persen dari keseluruhan anggaran yang dimiliki kabupaten,” Bebernya

Kemudian Belanja Modal yang sepatutnya diperuntukkan untuk  pembangunan Infrastruktur berupa jalan, jaringan Irigasi air, peralatan mesin pertanian kepada masyarakat hanya sebesar 30,69 persen dari APBD.

“Di sisi lain postur belanja modal terjadi kenaikan pengeluaran untuk gedung, dan bangunan dari Rp135.43 miliar naik menjadi Rp 258.33 miliar peningkatan ini juga sekali lagi perlu dipertanyakan. Mengingat saat ini Kutai Timur masih fokus dalam penanganan pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi rakyat. Mohon kepada pemerintah untuk dapat menjawab,” Harapnya

Lebih lanjut, Fraksi PDI Perjuangan juga  memberikan apresiasi atas kebijakan Bupati Kabupaten Kutai Timur yang mewajibkan PNS untuk mengkonsumsi beras lokal.

“Gerakan beli dan bela produksi petani lokal saat ini sangat diperlukan oleh petani lokal di Kabupaten Kutai Timur untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Namun kami menilai, bahwasannya gerakan ini harus ditunjang dengan keseriusan pengelolaan dan peningkatan kualitas hasil pertanian,” Inginnya

Kemendagri dalam webinar launching sinergisitas pengelolaan bersama monitoring centre for prevention (MCP) di laman KPK RI, pada agustus lalu mengingatkan atensi dari Presiden Joko Widodo soal penggunaan anggaran. Mendagri menyoroti soal pembelanjaan aparatur lebih banyak dibandingkan pembelanjaan modal dan barang yang dinilainya kurang bermanfaat.

“Ia menyampaikan bahwa belanja modal barang yang betul itu ialah yang menyentuh kepada masyarakat untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat,” Tutupnya

Berita Terbaru