Kendalikan Inflasi, Pemkab Kutim Siapkan Regulasi Dorong Produktifitas Petani

Sangatta – Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman sekira pukul 11.00 Wita siang tadi mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2021, di Ruang rapat virtual Diskominfo Persetik Kutim, yang dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo dari Istana Negara dan ditayangkan secara virtual, Rabu (25/8/2021).

Dalam kesempatan tersebut Presiden Joko Widodo saat membuka sambutannya menyampaikan bahwa angka pertumbuhan Indonesia saat ini semakin membaik dan tingkat inflasi yang rendah namun masih terkendali.

“Kita wajib bersyukur perekonomian negara kita semakin membaik, namun kita harus tetap waspada karena angka pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik dan tingkat inflasi yang rendah dan terkendali,” tutur Presiden Joko Widodo.

Sementara itu, usai mengikuti Rakornas secara virtual, Bupati Kutim Ardiansya Sulaiman mengatakan sesuai arahan Presiden bagaimana menjaga stabilitas agar kebutuhan bahan pokok masyarakat harus tetap tersedia dan bagimana produksi masyarakat bisa terdistrbusi dengan baik. “indikator inilah yang bisa kita lakukan untuk menjaga inflasi kita di masing-masing daerah,” Ucapnya

Selain itu, menurut Ardiansyah Sulaiman jika diperhatikan sesungguhnya tidak ada persoalan terkait dengan ha itu. Pasalnya beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah menyampaikan data dan hal itu seluruh dalam posisi terkendali.

“Tadi Disperindag Kutim juga sudah menyampaikan data, Dinas Pertanian juga dan Ketahanan Pangan juga sudah menyampaikan data,” Bebernya

Hanya saja tinggal daya dukung berikutnya yang perlu disiapkan oleh pemerintah untuk menjaga tingkat inflasi seperti produksi tanaman padi masyarakat misalnya yang harus perlu di dukung dalam pendistribusiannya sehingga hasilnya tidak menumpuk pada tingkat petani.

“Sehingga mereka produksinya banyak tapi tidak bisa dipasarkan. jadi kita bantu. Seperti kemarin kita ambil beras mereka untuk kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN),”Imbuhnya

Karena itu, dirinya telah meminta Dinas ketahanan pangan agar segera menyiapkan regulasi itu, yang saat ini masih dalam persiapan. “Kalau yang lalu itu hanya himbauan aja tapi alhamdulillah sudah bisa. Supaya petani tidak menumpuk produksinya pemerintah harus segera mengambil alih nah akan kita siapkan regulasi dan payung hukumnya.”Tutupnya (*/KE)