Tidak Semua Jalan Rusak Di Kutim, Perbaikannya Jadi Tangungg Jawab Dinas PU

Sangatta – Pembangunan Infrastruktur jalan nampaknya sangat memegang peranan penting dalam menggerakkan roda pertumbuhan ekonomi dan merupakan salah satu urat nadi kehidupan masyarakat dalam menjalankan aktifitas setiap harinya.

Sehingga ketika ada kerusakan jalan, apalagi tidak segera mendapatkan perbaikan dari Pemerintah. Kerusakan jalan tersebut seringkali mendapatkan berbagai macam keluhan dan tanggapan negatif dari masyarakat. Karena selain bisa membahayakan bagi setiap pengendara juga bisa menghambat aktifitas aktifitas masyarakat itu sendiri.

Untuk itu, jalan rusak, idealnya memang harus segera dilakukan perbaikan oleh Pemerintah setempat. Namun sayangnya di Negara kita sendiri persoalan kewenangan memperbaiki jalan saja masih terkotak-kotak atau harus berdasarkan status jalan. Dalam satu wilayah misalnya tanggung jawab perawatan dan perbaikan jalan masih berbeda-beda. Ada yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Provinsi dan ada juga yang harus diselesikan oleh Pemerintah Pusat.

Seperti misalnya di wilayah Kota Sangatta sendiri ada perbaikan jalan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kutim dan ada juga yang menjadi tangung jawab Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman (Perkim) dan ada juga yang harus menjadi tanggung jawab provinsi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kutim Witono mengatakan sesuai dengan Surat Keputusan (SK) yang dimiliki pihaknya jalan yang menjadi tangung jawab DPU Kutim ada sepanjang 1100 Kilometer.

“Dari 1100 Kilometer itu, baru sekitar kurang lebih 300 kilometer yang peruntukannya sudah di aspal maupun sudah di beton. Termaksud jalan besar yang ada di dalam Kota,” Ucapnya

Sementara kurang lebih 700 kilometer jalan yang menjadi tangungjawab Dinas PU Kutim yang masih rentan mengalami kerusakan, terutama ketika musim hujan.

“yang menjadi tangungjawab Dinas PU seperti  jalan penghubung antar Kecamatan dan ada juga beberapa jalan penghubung antar Desa. Misalnya di Kota Sangatta, seperti jalan Inpres dan jalan margo, atau jalan menuju kecamatan itu akan menjadi tangung jawab kami. Tapi kalau misalnya ada Gang Gajah Mada atau yang lainnya itu kewenangannya ada di Perkim,” Jelasnya

Dijelaskannya kriteria yang membedakan tangung jawabnya yakni ada pada fungsinya, yang kemudian diajukan ke Gubernur Kaltim, kemudian ditetapkan melalui SK Fungsi dari provinsi lalu di tetapkan Bupati Kutim.

“Sebagaimana hal itu sesuai dengan UU tentang jalan dan itu juga tidak bisa serubah tapi lima tahun paling cepat. Jadi ada dulu jalan nasional yang di perbaiki, ada keluar masuk ada yang ditambahkan dan dikurangkan nanti provinsi juga begitu, baru kami di kabupaten,” Tutupnya