Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutim Kerjasama Pembangunan Daerah
Sangatta – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan Pemerintah Kutai Timur (Kutim) pada Senin (5/7) menandatangani Memorandum of understanding (MOU) pembangunan daerah.
Penandatanganan dilakukan di kantor Bupati Kutim antara Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman dan Kepala Biro Humas Pemrov Kaltim Syafranuddin mewakili Gubernur Kaltim Isran Noor. Dalam penandatanganan MOU tersebut, hadir Sekertaris Kabupetan Irawansyah, serta beberapa pejabat pemkab Kutim Lain .
Dalam kesempatan itu, Kabag Kerja Sama Setkab Kutim Yuriansyah, mengatakan, kerja sama yang akan ditandatangani Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutim merupakan dasar kerja sama yang akan dilakukan antar lembaga di Provisi dan Kutim, dalam pembangunan.
“Bahkan, meskipun MOU baru dilakukan hari ini, perjanjian kerja sama (PKS) antar lembaga di provinsi dengan Kutim, sudah ada yang dilakukan terlebih dahulu, mendahului MOU ini” katanya.
Sementara itu, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengakui, MOU ini akan menjadi barometer kerja sama antara lembaga dan antar daerah yang akan dilakukan dikemudian. Sebab tidak bisa dipungkiri, interkoneksi antara kabupaten dan kota saat ini sudah jadi satu kesatuan, sehingga harus ada kerja antara daerah. Terutama untuk mengatasi pelayanan dasar bagi masyarakat di perbatasan kedua daerah.
“Misalnya, di Wilaya Sidrap, yang berbatasan dengan Bontang. Bontang tidak bisa bangun daerah itu, karena bukan wilayanya. Namun dengan adanya kerjasama antar daerah, maka itu bisa saja dilakukan. Bahkan, pelayanan air minum, yang merupakan kebutuhan dasar, juga tidak bisa dilajukan, tapi dengan kerjasam antara daerah itu bisa dilakukan oleh bontang di Wilayah Sidrap, yang masuk Kutim,” katanya.
Sementara itu, Karo Humas Pemprov Kaltim Syafranuddin mengatakan kerja sama natara lembaga, atara daerah, akan sangat menguntungkan. “Misalnya, dalam masalah kependudukan.
“Di kutim ini, kita asumsikan ada 500 ribu hektar lahan sawit. Jika dikerja 2 orang per hektare, maka bisa jumlah pekerjanya sekitar satu juta orang. padahal, ternyata yang terdaftar hanya sekitar 437 ribu orang. Kalau semua terdaftar, maka Kaltim akan untung. Sebab anggaran dialokasikan pemerintah berdasarkan jumlah penduduk. Jika semua penduduk terdaftar, maka dana pembangunan yang Kaltim dapat, itu akan jadi besar,” katanya.
Ini bisa dibuktikan dalam ketimpangan dana pembangunan di Kaltim dengan Kalsel. Kalsel Rp4,5 miliar per 1 kilometer persegi, sementara sementara Kaltim hanya Rp1,5 miliar per kilometer persegi. “Jadi perlunya semua penduduk terdaftar itu sangat pentimg,” katanya.
