Terkait Permintaan Buka Dokumen APBD, Pemkab Kutim Tunggu Putusan KIP

Sangatta – Setelah adanya permintaan  Fraksi Rakyat Kutim (FRK), yang meminta dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kutai Tumur (Kutim) sejak tahun 2018 hingga 2020. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengaku belum bisa memastikan apakah akan mengabulkan permintaan tersebut atau tidak.

Pasalnya menurut Sekretaris Kabupaten Kutai Timur Irawansyah,  persoalan ini  sudah dibawa oleh Fraksi Rakyat Kutim ke Komisi Informasi Daerah (KIP) di Pemprov Kaltim, sehingga dalam hal ini pihaknya hanya menunggu  putusan KIP .

“Kalau seandainya sudah ditetapkan mana yang boleh dan mana yang tidak. Kalau seandainya sudah ditetapkan yang ini, maka akan kembali kita sampaikan ke Bupati Kutim,” Jelas Sekertaris Kabupaten (Sekkab) Kutim Irawansyah, saat ditemui diruang kerjanya

Menurut Irawansyah dalam hal tersebut dirinya hanyalah bawahan. “Atasan saya Bupati. Permintaan mereka, saya sudah sampaikan ke Bupati Ardiansyah Sulaiman. Kalau Bupati mau kasi, silakan, tapi kalau tidak,  tentu tidak,” katanya.

Namun yang jadi pertanyaan, menurut Sekkab Kutim, dokumen itu untuk apa. Apalagi, Organisasi ini, memang belum terdaftar di Kebangpol Kutim. Sebab pengurusnya ada warga Kutim, ada dari Bontang. “Trus kepentingannya meminta APBD Kutim itu apa. Seharusnya itu mereka jelaskan tujuan meminta dokumen APBD,” katanya.

Dijelaskannya sebenarnya jika dari segi informasi, sebenarnya APBD itu sudah sangat terbuka. Terutama saat pembahasan di DPRD juga dibuka untuk umum. Saat ditetapkan dalam paripurna, terbuka untuk umum. Laporan pertanggujawaban Bupati juga terbuka untuk umum. “Mengapa mereka minta lagi dokumennya,” katanya.

Selain itu, kalau memang mereka ingin informasi, seharusnya mereka minta ke  Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo), sebab mereka yang miliki informasi itu. mereka yang tangani.  “Kalau mereka mau informasih, silakan ke sana,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Fraksi Rakyat  melakukan aksi simbolik dengan menabur bunga  di pelataran Kantor Bupati Kutai Timur pada Senin, (28/6) pagi. Selain tabur bunga, aksinya mereka membawa spanduk tuntutan berisikan:  antara lain,   tolak Undang-Undang Minerba,  Desak Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk lakukan keterbukaan Informasi Publik,  serta  menuntut pemerintah untuk memberikan hak atas ruang hidup yang layak.