Terkait Banyak TK2D Kutim Jadi Pemilik CV, Ini Jawaban Sekkab Kutim
Sangatta – Setelah Kejaksaan Negeri Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengungkap ada dugaan keterlibatan Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) dilingkungan Pemkab Kutim, sebagai pemilik perusahaan Perseroan Komanditer (CV) dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Solar Cell Home System di Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Sekeretaris Kabupaten (Sekkab) Kutim Irawansyah mengaku bahwa memang seharusnya Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) tidak diperbolehkan memiliki perusahaan sejenis CV. Namun karena milihat situasi saat ini, sehingga hal itu sulit dihindari.
“jadi mereka membuat CV. Kemudian mengambil juga proyek, jadi itulah yang terjadi saat ini,” Ucapnya saat ditemui diruang kerjanya Senin, (28/6/2021)
Untuk itu, pihaknya berharap agar hal serupa tidak lagi terjadi. “Mungkin pendapatan mereka benar-benar terbatas. Sehingga mereka membuat CV,” Tutupnya
Seperti yang diberitkan sebelumnya, menurut Kasi Intel Kejari Kutim, Yudo Adiananto dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) ini, banyak melibatkan Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) dilingkungan Pemkab Kutim, baik di DPMPTSP sendiri maupun di beberapa dinas lainnya. Dimana TK2D tersebut mendirikan CV untuk melaksanakan kegiatan.
“Akan tetapi kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan, hanya dipinjam benderanya, dengan kompensasi mendapatkan Vee Rp 4 juta per paket pekerjaan,”Ucapnya kepada sejumlah awak media
Bahkan dari satu CV itu, bisa melaksanakan 4 sampai 5 paket pekerjaan. Dengan total pengadaan ini sebanyak 465 paket pekerjaan. “metode penunjukan langsung dengan nilai proyek keseluruhan senilai Rp 90,7 miliar,” bebernya
Selain itu, terkait perusahaan CV yang rata-rata dimiliki sejumlah TK2D dilingkungan Pemkab Kutim, Menurut Kasi Intel Kejari Kutim, Yudo Adiananto hal itu tidak diperbolehkan. Karena TK2D merupakan bagian dari ASN, namun sistemnya hanya kontrak.
“Makanya ada dua opsi, kalau mau sistem seperti ini terus berjalan di Kutim maka roda pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik dan good governance tidak akan tercapai. Maka pilihannya hanya satu kalau mau jadi pengusaha jadi pengusaha. Kalau mau pengabdian ya pengabdian,”tegasnya
Meski dengan alasan gaji TK2D terbilang kecil. Namun mengapa dari awal harus mau menjadi TK2D dilingkungan Pemkab Kutim.
“Alasannya kenapa mereka buat CV ini, katanya untuk usaha. Tapi usahanya di pemerintahan. Yang pada intinya pengodisian, karena mengenal ini, kamu mau nga dapat duit 4 juta per paket. Bahkan dalam pencairanpun sudah ganjal, cek kosong,” Tutupnya (*/KE)
