Wakajati Sebut Kasus Dugaan Korupsi Solar Cell Pidananya Sudah Terang Benderang

Sangatta – Saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Wakil Kepala Kejaksaan Kalimantan Timur Bambang Bachtiar mengatakan bahwa peristiwa pidana, dugaan kasus korupsi dalam kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Solar Cell Home System di Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sudah terang benderang.

Pasalnya saat ini pihaknya melalui kejari Kutim sudah melakukan pemeriksaan 75 saksi baik dari pihak kontraktor maupun beberapa pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Bahkan dari hitungan yang belum resmi dilakukan anggotanya di Kejari Kutim, kerugian negara sekitar Rp 55 miliar.

“jadi diperkirakan gambaran kasarnya, potensi kerugian Negaranya mencapai Rp 55 Miliar, dari nilai proyek,” bebernya

Namun untuk menentukan akurasi potensi kerugian Negaranya, ada instasi yang lebih berwenang dalam hal ini BPK dan BKPP. “jadi ini baru gambaran kasar dari tim penyidiknya kisarannya diantara itu, bisa lebih bahkan juga bisa kurang,” terangnya

selain itu, meskipun sudah jelas pidananya, tinggal menentukan siapa tersangkanya dalam kasus ini. pasalnya untuk menentukan siapa tersangka, harus didukung alat bukti yang kuat. karena itu, pemeriksaan saksi terus dikebut kejari kutim, untuk mencari alat bukti yang kuat itu.

Dijelaskannya, dalam kasus dugaan korupsi Solar Cell itu, Wakajati Kaltim Bambang Bachtiar mengaku mungkin ada oknum pejabat dan oknum swasta yang terlibat.

“Inikan masalah pengerjaan proyekkan, jadi disitu ada mar’ap dan seterusnya kalau saya kemarin bincang-bincang dengan tim penyidiknya. Jadi bagitu perkara naik dari LID (penyelidikan) ke DIK (penyidikan), berartikan sudah ada peristiwa pidananya. Inikan tinggal menentukan siapa tersangkanya untuk mendukung siapa tersangkanya berarti harus ada alat buktinya yang kuat,”Jelasnya

Untuk itu, menurut Wakajati Kaltim Bambang Bachtiar mungkin dalam waktu dekat ini jajaran Kejaksaan Negeri Kabupaten Kutai Timur akan segera menentukan siapa tersangkanya. “Kalau yang namanya tindak pidana korupsi tersangkanya pasti lebih dari satu. Jadi di situ ada oknum pejabatnya dan ada oknum swastanya disitukan ada kalaborasikan,”Tutupnya

Seperti yang diberitkan sebelumnya Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur, Hendriyadi W Putro, melalui Kasi Intelijen, Yudo Adiananto, mengatakan bahwa sampai saat ini tim jaksa penyidik Kejari Kutim masih terus melaksanakan pemeriksaan sejumlah saksi dan pengumpulan alat bukti lainnya secara maraton.

“Bahwa saksi-saksi yang akan dilakukan pemeriksaan meliputi pejabat Pemkab Kutai Timur, pejabat Dinas DPMPTSP Kutai Timur, 110 direktur/direktris CV selaku kontraktor pelaksana, serta pihak-pihak terkait lainnya, dan sampai dengan saat ini sudah 48 orang saksi yang diperiksa,” bebernya.

Namun, dalam pemeriksaan tersebut, pihaknya mengaku masih ada beberapa saksi yang tidak kooperatif dan tidak hadir saat dilakukan pemanggilan. Karena itu, terhadap yang bersangkutan akan kembali dilakukan pemanggilan.

Selain itu, kejaksaan juga mengingatkan kepada pihak-pihak yang berusaha menghalangi kegiatan penyidikan yang sedang berlangsung, akan ada sanksi pidana. “Sebagaimana diatur dalam pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun kurangan penjara,” tegasnya. (j/*/KE)