Tak Ingin Tenaga Kerja Lokal Jadi Penonton,  DPRD Kutim Kebut Selesaikan Raperda Ketenagakerjaan

Sangatta – Usai ditetapkan sebagai ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif Dewan Tentang Ketenagakerjaan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim asal Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB) Basti Sanggalangi mengaku pihaknya menargetkan Raperda tersebut harus selesai dalam satu bulan ini.

Pasalnya, keberadaan Raperda Ketenagakerjaan tersebut dinilai sangat urgen. Terlebih beberapa bulan kedepan akan ada beberapa perusahaan besar yang akan mulai beroperasi di Kutim dan sistem penerimaan tenaga kerjanya harus lebih mengutamakan tenaga kerja lokal.

“Jangan sampai lagi nanti sistem penerimaan tenaga kerja orang luar yang di utamakan. Sementara kerja lokal kita yang ada di sini menjadi penonton. Sehingga perda ini harus selesai dalam satu bulan” Ucap Basti Sanggalangi ditemui usai rapat Pansus, Senin (21/6/2021).

Dijelaskannya mengapa pihaknya membuat Raperda Ketenagakerjaan tersebut, dikarenakan selama ini ada Ratusan Perusahaan baik yang bergerak di Pertambangan Batu Bara dan Perkebunan, selalu ada konfilik yang muncul antara pekerja dan pengusaha. Untuk itu pihaknya berinisiatif membuat Raperda tersebut dengan harapan masalah ketenaga kerjaan tidak ada lagi di Kabupaten Kutai Timur dikemudian hari.

“Dengan adanya Raperda ini nantinya akan kita sosialisasikan ke pengusaha, hingga ke para pekerja. Agar hal ini bisa menjadi tolak ukur peraturan yang ada di Kutim. Jangan sampai lagi nanti ada muncul pendapat yang lain. Padahal sebelumnya sudah diatur dalam Perda yang tidak bertentangan dengan UU Cipta Kerja atau Omnibuslaw,” jelasnya

Karena itu, pihaknya berharap agar Rancangan Peraturan Daerah bisa berjalan lancar dan apa yang di inginkan sejumlah serikat pekerja maupun pengusaha. Agar dikemudian hari tidak ada lagi persoalan yang muncul berkaitan dengan ketenagakerjaan.

“Poin-poin Raperda ini nantinya adalah bagimana agar sistem rekrutmen tenagakerja jika memungkinkan dan tidak melanggar UU diatasnya. Paling tidak 80 persen tenaga kerja lokal (Kutim), dan 20 persen dari luar,” Imbuhnya

Selain itu, setiap perusahaan baik yang bergerak di Pertambangan Batu Bara dan Perkebunan harus memiliki Kantor di Kutim (Kota Sangatta). “kalau mereka datang berinvestasi di Kutim, paling tidak mereka wajib punya kantor. Sehingga lebih memudahkan komunikasi baik dengan pemerintah maupun dengan para pekerjanya,” bebernya

Lebih lanjut, kemudian dalam raperda tersebut nantinya bagimana agar seluruh sistem penerimaan tenaga kerja melalui Dinas Tenagakerja. “karena itu tupoksi mereka, seperti proses lamaran kerja harus melalui Disnaker secara administrasi, setelah itu barulah dikirim ke perusahaan,” tutupnya (*/J/KE)