oleh

Periksa 110 Direktur CV dan Pejabat Kutim, Kejari Ingatkan Ada Pidana Bagi Pihak Yang Berupaya Menghalangi Penyidikan

Sangatta – Kejaksaan Negeri Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali merilis progres penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Solar Cell Home System pada Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) .

Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur, Henriyadi W. Putro melalui Kasi Intelijen Yudo Adiananto mengatakan bahwa sampai dengan saat ini tim Jaksa Penyidik Kejari kutim masih terus melaksanakan pemeriksaan sejumlah saksi-saksi dan pengumpulan alat bukti lainnya secara maraton.

“Bahwa saksi-saksi yang akan dilakukan pemeriksaan meliputi Pejabat Pemkab Kutai Timur, Pejabat Dinas DPMPTSP Kutai Timur, 110 Direktur/ Direktris CV selaku Kontraktor Pelaksana, serta pihak-pihak terkait lainnya dan sampai dengan saat ini sudah 48 orang saksi yang dilakukan pemeriksaan,” bebernya

Namun dalam pemeriksaan tersebut, pihaknya mengaku masih ada beberapa saksi yang tidak kooperatif dan tidak hadir pada saat dilakukan pemanggilan. Karena itu, terhadap yang bersangkutan akan kembali dilakukan pemanggilan. “dan apabila kembali tidak hadir maka akan dilakukan penjemputan/ pemanggilan secara paksa,” Jelasnya

Selain itu, pihak Kejaksaan juga mengingatkan kepada pihak-pihak yang berusaha menghalangi atau merintangi kegiatan penyidikan yang sedang berlangsung. Bahwa ada sangsi pidana bagi setiap orang atau oknum yang berupaya berusaha menghalangi atau merintangi kegiatan penyidikan.

“Sebagaimana diatur dalam pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun kurangan penjara,”Ingatnya

Dijelaskannya, modus operandi yang dilakukan dalam kasus ini adalah permainan mafia anggaran atau pengaturan manipulasi kegiatan dengan proyek penunjukan langsung (PL) dengan susah menyiapkan sejumlah CV yang akan melaksanakan kegiatan tersebut.

“Ada dugaan mark up (penggelembungan harga), penyusunan RAB dan HPS yang tidak sesuai ketentuan dan adanya pungutan liar (fee) dari setiap paket kegiatan yang dilakukan oleh oknum pejabat DPMPTSP Kutai Timur dan Pemkab Kutai Timur,” Terangnya

Untuk itu, menurut  Yudo Adiananto sampai saat ini pihaknya masih fokus dalam penerapan pasal UU Pemberantasan Tipikor, akan tetapi tidak menutup kemungkinan akan segera dilakukan penerapan pasal UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

“Kami pastikan bahwa penanganan perkara ini akan dilakukan secara objektif, profesional, transparan dan dijamin tidak tebang pilih,” tegasnya

Lebih lanjut, menurut Yudo Adiananto selama ditemukan minimal ada 2 alat bukti. Maka pihaknya memastikan akan minta pertanggungjawabannya secara pidana. “dengan melakukan penetapan tersangka terhadap para pihak yang terlibat.” Tutupnya (*/KE)

Berita Terbaru