oleh

Tahun Ini Pemkab Minta Perubahan Status Jalan, Agar Tahun Depan Bisa APBD Masuk

Sangatta – Salah satu infrastruktur jalan yang akan jadi prioritas pemerintah Kutai Timur untuk dibangun adalah jalan yang melintas di lokasi areal perusahan. Seperti jalan dari Batu Ambar menuju Kecamatan Muara Bengkal yang melintas kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI). Namun jalan ini statusnya belum jelas, karena itu, pemerintah Kutai Timur telah mengajukan perubahan status jalan ini ke provinsi, agar tahun depan bisa dibangun menggunakan APBD Kutim.

“Jadi status jalan dari Batu Ampar ke Muara Bengkal, tahun ini kami mintakan status ke provinsi. Kalau sudah jelas itu jalan kabupaten, maka tahun depan kita bisa perbaiki dengan anggaran kita sendiri,” jelas PLT Kepala Bappeda Kutim Suprihanto, pada wartawan di ruang kerjanya kemarin Selasa (8/6.

Dikatakan, jalan ini masuk skala prioritas, karena salah satu visi misi Bupati –Wakil Bupati, yakni membangun infrastruktur jalan, terutama jalan antar kecamatan yang masih kurang. selama ini status jalan ke Muara Bengkal memang belum ada, karena melintas diareal HTI, sehingga tidak bisa dibangun. Dengan perubahan status jalan ini nanti, maka sudah bisa bangun.

Sebelumnya, jalan ini jadi sorotan anggota DPRD Kutim Siang Geah. Menurutnya, jalan  ini jika hujan, pasti akan rusak, sulit dilalui. Untuk memperbaiki, akan sulit, jika menggunakan dana APBD,  karena memang milik perusahan.  Karena itu, Siang Geah, meminta agar permasalahan ini diselesaikan Pemkab Kutim, sebelum melakukan pembangunan infrastruktur jalan.

Menurutnya, pemerintah  harus segera memperjelas status  jalan di daerah pemilihan (Dapil) III  tersebut,  karena sering dikeluhkan masyarakat ketika musim hujan. Agar ke depan,  APBD Kutim bisa dialokasikan untuk membangunan jalan tersebut.

Diakui,  selama ini  masyarakat di wilayah itu masih mengandalkan jalan milik perusahaan untuk melintas. Sehingga dalam pemanfaatannya, kerap masih menimbulkan polemik, karena rusak. Meskipun sebelumnya sudah ada kesepakatan antara pemerintah dengan sejumlah perusahaan yang memanfaatkan jalan poros itu, mulai dari Busang, ke Muara Bengkal, Muara ancalong hingga menuju ke Kutai Kartanegara wajib berkontribusi untuk memperbaiki jalan tersebut. Namun hal itu harus segera diselesaikan oleh Pemerintah untuk memperjelas seluruh status jalan yang ada diwilayah itu, maupun diwilayah Kutim lainnya, agar kedepan ketika ada permasalahan tidak saling melempar tangungjawab antara pemerintah dan perusahan.

Berita Terbaru