Jadi Tersangka KPK, ASN Tak Boleh Ajukan Pensiun Dini ke BKPP Kutim, Karena Bakal di Tolak
Sangatta…Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim) serta beberapa pejabat dilingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebagai tersangka atas kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait proyek infrastruktur di Kutim tahun 2019-2020, dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 2 Juli 2020 lalu.
Kini tengah berembus kabar, jika ASN yang diduga terlibat dalam kasus korupsi, penerimaan hadiah atau janji terkait proyek dilingkungan Pemkab Kutim dikabarkan akan mengajukan permohonan pensiun dini ke Kantor Badan Kepengawaian, Pendidikan dan Kepelatihan (BKPP) Kutai Timur.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BKPP Kutim Zainuddin Aspan mengatakan meskipun beberapa ASN tersebut mengajukan permohonan pensiun dini ke BKPP Kutim, maka tetap akan dilakukan penolakan oleh ke BKPP Kutim. Karena para ASN itu belum memiliki hak untuk mengajukan permohonan pensiun dini pada saat masih dalam proses pemeriksaan atau dalam proses hukum di KPK.
“Artinya apa mereka masih bermasalah, kalau mereka minta pensiun dini berarti akan mencari selamat aja supaya bisa di pensiunkan. Tapi itu tidak bisa dilakukan. Karena ketika mereka ditangkap dalam status sebagai ASN, maka itu yang berlaku”. Jelasnya kepada sejumlah awak media saat ditemui diruang kerjanya.
Dijelaskannya, bagi ASN yang diduga terlibat dalam kasus korupsi dan telah ditangkap. jika berdasar aturan berlaku, pada saat mereka telah dilakukan penahanan, maka proses pemberhentian sementara juga harus berjalan. Sebagaimana hal ini telah diatur dalam UU Nomor 5 tentang Aparatur Sipil Negara dan UU nomor 30 tentang administrasi pemerintahan, yang keseluruhannya juga membuka ruang untuk melakukan pemberhentian.
“Pasalnya banyak sebenarnya ada PP No 11 Tahun 2017, ada PP 17 perubahan atas PP 11 tahun 2017 itu, semua jelas pasal-pasalnya. Bahwa harus dilakukan pemberhentian sementara pada saat mereka ditahan”. Jelasnya
Sementara untuk proses pemberhentian sementara bagi ASN yang diduga terlibat dalam kasus korupsi, penerimaan hadiah atau janji terkait proyek dilingkungan Pemkab Kutim dalam OTT KPK 02/07/2020 lalu. Menurut Zainuddin Azpan pihaknya masih menunggu penentapan tuntutan bagi ketiga terduga pelaku tersebut dari KPK.
“Pada saat KPK telah menyebutkan menetapkan tersangka diduga melanggar pasal ini-ini. Nak kalau sudah sampai pada penuntutan maka kita akan segera terbitkan Surat Keputusan (SK) pemberhentian sementaranya”. Bebernya
Namun menurut Zainuddin yang lebih jelas saat ini harus segera dilakukan pemberhentian sementara bagi ASN yang diduga terlebat dalam kasus korupsi, hingga mereka mendapatkan putusan incrah dari pengadilan.
Lebih lanjut, setelah dalam masa pemberhentian sementara, menurut Zainuddin jika merujuk ke Pasal 28 di PP 11 tahun 2017, ASN yang diberhentikan sementara itu, masih bisa memperoleh gaji 50 persen dari total gaji pokoknya. “Jadi nanti, gajinya akan dikurangi sebesar 50 persen sampai ada putusan incrah dari pengadilan”. Tutupnya
