Pemkab Kutim Masih Kejar Pajak Perhutanan, Pertambangan dan Perkebunan
Sangatta…Pemerintah Kutai Timur mengaku masih terus berjuang agar pajak sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan agar bisa menjadi pemasukkan daerah, yang saat ini masih dipungut oleh Pemerintah Pusat. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Kutim Ismunandar beberapa waktu yang lalu kepada sejumlah awak media.
“Sejak kami diamanahi jadi Bupati, kami sudah berjuang agar pajak sektor pertambangan, perkebunan masuk pajak daerah. Tapi, selamanya dijanji-janji aja, hingga kini belum direalisasikan. Jadi, kita tunggu saja janji itu apakah akan terealisasi,” katanya.
Menurut Ismunandar jika janji ini terealisasi, maka Pemkab Kutim dipastikan akan mendapatkan pemasukan yang cukup besar. Hal ini, karena dari ratusan ribu hektar lahan yang digunakan untuk ketiga sektor itu, dipastikan nilainya besar.
“Contoh, untuk lahan perkebunan yang sudah mencapai 400 ribu hektar saja, seumpama pajaknya dikali Rp1000 saja per hektar, itu sudah berapa miliar. Kalau kalinya lebih dari itu, maka akan lebih besar lagi. Jadi kalau besarnya, itu masalah kali-kali lagi, jadi pasti besar,” katanya.
Karena besarnya pajak itu, sehingga sampai saat ini pemerintah pusat tidak mau menyerahkan pajak sektor perkebunan, pertambangan pada daerah. “Kita hanya diberikan pajak bumi sektor pedesaan dan perkotaan yang kecil. Tapi kita akan terus berjuang, karena jika ini berhasil, Kaltim akan berdaulat dari segi anggaran, seperti motto Pak Gubernur Kaltim bagimana agar Kaltim bisa berdaulat,” katanya.
