DPRD Kutim Usulkan Raperda Perlindungan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Sangatta…Pemkab bersama DPRD Kabupaten Kutai Timur, pada siang hari ini kembali menggelar Sidang Paripurna sebanyak 3 kali rapat paripurna sekaligus dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kutim, Encek UR Firgasih Wakil Ketua DPRD I , Asti Mazar dan  Wakil Ketua II Arfan.

DPRD Kutim mengusulkan  Raperda  Bantuan Hukum bagi warga tidak mampu, serta Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalagunaan Narkoba. Menurut Uce, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Kutim mengatakan, usulan ini sebagai bentuk kepedulian DPRD Kutim, terhadap masalah yang dihadapi masyarakat, yang merupkan konstituen mereka.

“Untuk Raperda bantuan Hukum,  kami dari DPRD Kutim,  ingin membantu masyarakat tidak mampu, dalam setiap menghadapi permasalah  hukum.  Termasuk,  saat masyarakat tidak mampu, menghadapi  perusahan yang punya modal besar, terutama dalam urusan lahan. Atau urusan ketenagakerjaan , “ katanya.

Diakui, selama ini banyak masyarakat yang berurusan dengan hukum, namun pemerintah tidak boleh memberikan bantuan dana  karena tidak ada payung hukum. Nantinya, dengan adanya payung hukum berupa Perda, maka pemerintah bisa mengalokasikan dana untuk membantu masyarakat tidak mampu dalam menghadapi persoalan hukum. “Jadi Perda ini nantinya sebagai payung hukum bagi pemerintah  dalam mengalokasikan anggaran dari APBD, untuk bantuan hukum warga miskin,” katanya.

Sementara untuk Reperda    Penanggulangan penyalagunaan  narkotika dan obat-obatan (Narkoba) Uce mengatakan, pada dasarnya DPRD tidak ingin ada warga berurusan dengan hukum karena narkotika.  “kami tidak akan mengurusi jika sudah melakukan perbuatan pidana terkait dengan narkoba.  Namun, yang ingin diurusi adalah agar masyarakat tidak berurusan dengan narkoba,” katanya.

Karena itu, DPRD dalam Raperda ini ingin agar ada anggaran dari APBD, untuk pencegahan penyalagunaan narkotika.   Termasuk, nantinya bagaimana menangani warga  yang sudah berurusan dengan narkoba.  “Jadi pidananya kami tidak urusi. Yang kami ingin adalah agar  ada pencegahan maksimal, agar masyarakat  tidak konsumsi narkoa.  Kemudian, bagi yang telanjur menggunakan dan telah beurusan dengan penegak hukum,  maka setelah itu harus ada rehabilitasi. Jadi kami mau agar mereka  direhabilitasi. Ini semua butuh anggaran.  Dengan Perda ini, maka nantinya kami berharap, agar ada anggaran untuk  pencegahan penyalagunaan narkoba, serta biaya rehabilitasi  yang sudah telanjur menggunakan narkoba,” katanya.