Akibat Covid-19, Pemkab Kutim Terus Kebut Penyesuaian APBD Kutim
Sangatta. Setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memperpanjang batas waktu penyampaian laporan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh kepala daerah menjadi paling lama 2 minggu atau hingga 23 April 2020 mendatang. Membuat Pemerintah Kabupaten terus mempercepat penyesuaian APBD Kutim.
Hal tersebut terlihat saat tim Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Kutim menggelar rapat terbatas dengan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD di Kantor Bappeda Kutim pagi tadi 20/04/2020. Untuk menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan dengan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.
Usai menggelar rapat, Ketua TAPD Irawansyah mengaku jika pihaknya hingga saat ini mengaku belum mengetahui berapa total besaran belanja barang/jasa dan belanja modal yang harus dirasionalisasi dari APBD Kutim. Pasalnya saat ini pihaknya masih menunggu usulan rasionalisasi dari masing OPD.
“Kita masih menunggu usulan dari masing-masing OPD untuk di sampaikan. Mungkin sore ini sebagian sudah di sampaikan ke BPKAD”. Jelasnya kepada media ini
Selain itu, saat ini Pemkab Kutim juga diminta untuk segera membuat Peraturan Bupati (Perbub) Kutim, terkait rasionalisasi belanja barang/jasa dan belanja modal yang harus dirasionalisasi, yang saat ini sudah dalam proses penyusunan.
“untuk itu, kita diminta Pemerintah Pusat paling lambat 23 April 2020 mendatang penyesuaian anggarannya harus selesai. Jika tidak kita bakal kena sangsi dari Pusat”. Jelasnya (ADV/Kominfo)
