Akibat Covid-19, APBD Kutim Bisa Turun Hingga 50 Persen.
Sangatta…Pandemi wabah virus corona atau Covid-19 nampaknya berdampak begitu luas terhadap perekonomian nasional dan daerah, terutama di daerah seperti Kutai Timur. Bahkan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kutim 2020 di proyeksikan bisa berkurang hingga 50 persen. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Bapenda Kutim Musyaffa kepada sejumlah awak media pagi tadi 15/4/2020.
Menurut Musyaffa penurunan itu disebabkan Pemerintah Pusat akan melakukan pemangkasan alokasi transfer ke daerah, baik DAK, DAU, DBH hingga pemangkasan dana desa atau TKDD sepanjang 2020 ini. Pemangkasan itu dilakukan karena Pemerintah Pusat melakukan penyesuaian atas penurunan penerimaan pajak. Sehingga hal tersebut berdampak langsung ke daerah.
“PAD itu Rp 150 miliar, itu bisa terpangkas 50 persen juga. Kalau APBD Kutim tahun ini targetnya Rp 3,6 triliun bisa juga terpangkas hingga 50 persen”. Jelasnya kepada sejumlah awak media
Belum lagi dengan adanya keputusan bersama antara Mentri Dalam Negeri dengan Mentri Keuangan yang menyepakati untuk merasionalisasi belanja barang dan jasa serta kontraktual sebesar sekurang-kurangnya 50 persen.
“itu sudah disebutkan diperjanjian antara Mentri itu sekurang-kurangnya 50 persen, berarti kita tidak boleh 40 persen. Minimal 50 persen”.Terangnya
Karena itu, pendapatan yang dipatok Rp3,6 trilun di APBD tahun ini, dipastikan akan turun. “tapi, pemerintah dan DPRD masih akan melakukan rapat, berapa penurunan APBD yang dilakukan. Tapi, jika mengacu pada peraturan bersama antara Menkeu dan Mendagri, bisa saja turun hingga 50 persen,” katanya.
Selain itu, setelah adanya keputusan bersama bersama antara Mentri Dalam Negeri dengan Mentri Keuangan yang ditandatangani tanggal 9 April 2020 lalu. Dua minggu setelah ditandatangani, Pemerintah Daerah harus segera menyerahkan APBD Perubahan ke Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Keuangan.
“Jika tidak diserahkan sebelum tanggal 23 April 2020 mendatang maka Pemkab Kutim bakal kena sangsi penundaan transfer DAU dan DBH”. Imbuhnya
Untuk diketahui, Tahun ini Pemkab Kutim mengalami sejumlah pemotongan diantaranya DAU sebesar 25 persen, DBH Kutim sebesar 35 persen DAK 10 persen, DID 10 persen TKDD 1,1 persen.
Namun Musyaffa mengaku tidak menjamin meski PMK telah dikeluarkan Kutim dapat Rp 100 miliar anggaran tersebut sepenuhnya bisa di transper ke daerah. “Saya tidak menjamin Rp 100 miliar tersebut bisa sepenuhnya dikirim langsung oleh pemerintah pusat, jika melihat kondisi negara seperti ini”. Ucapnya (ADV/Kominfo)
