oleh

Hasbullah Yusuf ; PAD Kutim, Sepertinya Copy Paste Dari Tahun Ke Tahun

SANGATTA.  Meski Sudah banyak Perda yang dibuat  DPRD Kutim bersama dengan pemkab Kutim, yang diharapkan akan meningkatkan  pendapatan asli daerah (PAD), namun hingga kini dampaknya terhadap PAD, masih belum terlihat. Bahkan, menurut Hasbullah Yusuf,  kalau DPRD diam, PAD hanya Rp80 miliar, namun kalau DPRD keras, naik hingga Rp100 miliar.

“Jadi  PAD ini, sepertinya  copy paste dari tahun ke tahun. Kalau ada tambahan paling Rp2 miliar,”  kata Hasbullah, dalam  rapat sosialisasi  Perda retribusi  PPI di Balai Pertemuan Umum (BPU, Kecamatan sangatta Utara kemarin.

Dalam kesempatan itu, Hasbullah bahkan berang, karena  kaitan perda ini ada dua instansi  yakni  Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas kelautan. Hanya saja,  tak ada utusan Bapenda yang datang,  sehingga  DPRD  merasa  kurang dihargai.

“Jangan karena merasa dekat  bupati,  lalu  tidak mau diundang DPRD. DPRD, bahkan rakyat biasa saja, kan dekat dengan Bupati. Jadi, kalau ada sosialisasi perda lagi,  kalau dinas instasi  diundang tidak datang,  mohon  DPRD diberitahu, agar juga tidak datang,” ketus Hasbulah.

Meskipun emosi, Hasbullah  tetap melanjutkan  sosialisasi  Perda  retribusi  PPI ini.  Di depan  puluhan  RT, masyarakat nelayan, Hasbullah mengatakan, sosialisasi  pungutan retribusi  yang  dilakukan, adalah untuk memberitahukan masyarakat, bahwa pungutan di PPI, itu  sudah diatur berdasarkan Perda.  Mulai harga es batu, parkir mobil, termasuk motor , biaya tambat kapal nelayan, itu sudah ada diatur dalam perda.

“Jadi masyarakat yidak akan kaget lagi dengan adannya  pungutan yang diatur sesui dengan perda retribusi PPI ini,” katanya.

Dan pada RT, Hasbullah berharap, agar juga mesosialisasikan  ke masyarakat, agar  masyarakat tau kalau pungutan itu ada.  “karena kalau ada pungutan  tanpa payung hukum, itu adalah pungli.  Kami berharap, dengan adanya  payung hukum ini, amka PPI ini segara operasi, untuk menambah PAD. Sebab kami yakin, perputaran uang di PPI, itu cukup besar.  Dengan potongan 2 persen, maka kami harap penambahan PAD, yang saat ini hanya sekitar Rp80 miliar pertahun, akan meningkat,” katanya.

Berita Terbaru