SANGATTA. Anggota DPRD Kutim mengakui selama beberapa tahun belakangan ini, pemerintah dan DPRD Kutim membuat anggaran tidak rasional. Sebab selalu membuat target tinggi pendapatan, namun tanpa dasar yang benar. Akibatnya, selalu defisit. Demikian dikatakan Anggota DPRD Kutim, Herlang Mappatiti.
“penetapkan angaran itu harus rasional. Sebab, anggaran itu dibuat berdasarkan estimasih, dari berbagai pos pendapatan. Seperti royalti batu bara, sudah jelas pada kisaran tertentu, berapa ratus miliar rupiah. Bagi hasil migas, sudah jelas berapa rata-ratanya. PAD, meskipun sudah ada banyak perda, yang konon dibuat untuk meningkatkan PAD, namun faktanya PAD dari tahun ke tahun, target hanya Rp83 miliar. Jadi seharusnya, pemerintah cukuplah menetapkan anggaran APBD, pada kisaran Rp2,8 triliun. Itupun mungkin sudah maksimal,” katanya.
Dikatakan, kondisi yang ada saat ini dimana selalu defisit karena selalu dibuat anggaran yang tidak rasional. Pemerintah selalu optimis, padahal tidak jelas sumbernya, lalu menetapkan anggaran yang begitu besar.
“Lain halnya, kalau memang objek wisata kita sudah bagus, bisa datangkan PAD yang banyak seperti daerah lain, maka bisa tetapkan anggaran lebih dari perkiraan pendapatan royalti, bagi hasil dan PAD Rp83 miliar,” katanya.
Disebutkan, seandainya objek wisata yang bisa mendatangkan PAD sudah dibangun, seperti tanjung prancis, cepu-cepu, dan berbagai objek wisata lainya sudah bisa memberikan PAD, maka pendapatan Kutim memang bisa diandalkan. Sebab, memang dibanyak daerah, PAD dari wisata itu justru yang menjadi tulangpunggung pendapatan untuk pembangunan. Namun di Kutim ini, karena pariwisata belum memberikan apa-apa, maka seharusnya dalam membuat anggaran, tidak perlu estimasi yang berlebihan agar tidak defisit lagi.
