Sangatta…Wakil Bupati Kutim H Kasmidi Bulang meminta agar Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Kesehatan (Diskes) segera menyelesaikan data warga miskin, yang akan dimasukkan ke Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS). Termasuk Data Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D), yang belum mendapatkan BPJS Kesehatan.
Menurut Kasmidi, untuk tahun depan, masyarakat miskin dan TK2D, masuk dalam program prioritas Pemkab Kutim di 2019 mendatang untuk mendapat BPJS. Karena itu, Pemkab telah menyiapkan anggaran sekitar Rp4 miliar, untuk BPJS mereka.
“Kita sudah siapkan anggaran untuk jaminan kesehatan masyarakat miskin dan TK2D tahun 2019 sekitar Rp4 miliar,” jelas Kasmidi saat memimpin rapat coffee morning.
Dijelaskan, khusus untuk TK2D, harus dipilah. Sebab ada TK2D, yang merupakan istri atau suami dari PNS. Atau, suami atau istri dari karyawan swasta, yang tentu telah memiliki BPJS, karena itu, tidak perlu lagi didaftar, sehingga tidak double. “jadi prioritas, bagi warga miskin, dan TK2D yang memang belum punya BPJS, karena itu kewajiab kita untuk bayar,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Dinkes, Hariyati mengaku hingga saat ini BPJS masih terutang, termasuk ke RSUD, namun ia menyatakan telah mengajukan pembayaran. “Kami sudah pengajuan, hanya belum dapat anggaran. Bisa nanti kami membantu menyurati,” katanya.
Haryati juga mengatakna masih menunggu putusan pusat, untuk tahun 2019 terkait iuran pembayaran BPJS masyarakat miskin, apakah akan dicover melalui cukai rokok atau tidak. Sebab tahun ini, dana cukai rokok, itu 75 persen telah dipotong di pusat, untuk pembayaran BPJS.
“Nah, untuk tahun depan ini, kami masih tunggu apa dana cukai rokok harus bisa untuk pembayaran BPJS. Kalau bisa nanti kami data ulang, mana warga yang miskin, sangat miskin, hampir miskin, dan akan miskin karena sakit, untuk dibayarkan BPJs- dari cukai rokok,” katanya.
Diakui, hingga saat ini, warga miskin serta TK2D baru mencapai 67 persen yang tercover BPJS. Padahal harusnya sudah mencapai 100 persen, pada tahun 2019.
